Lensapapua – Pemerintahan Desa atau kampung harus memiliki wilayah Hukum dengan batas-batas wilayah secara Yuridis agar dapat dipertanggung jawabkan.Kata Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si.Kamis 13/2.
Penegasan itu dikemukakan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Kampung Wonosari, Distrik Klamono, Agus Rony, Kamis (13/2).Dengan tujuan agar penyelenggara pemerintahan ditingkat desa dapat mengatur serta mengurus rumah tangga dari pada desa itu sendiri.Jelasnya.
Kepada Kepala Kampung Wonosari Suko berharap agar dalam menjalankan tugasnya harus melibatkan semua pihak untuk saling bersinergi dengan sekretaris kampung dan kaur-kaur yang ada, sehingga dengan demikian tugas-tugas itu dapat berjalan sesuai dengan harapan.Himbaunya.
Dengan demikian jika kita bekerja secara sistematik dan sesuai dengan aturan yang ada maka hasilnya akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi kalau kerjanya hanya mengandalkan diri sendiri, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari.Bebernya.
Apalagi dengan adanya rancangan undang-undang (RUU) desa atau kampung yang saat ini masih digodok oleh DPR-RI,maka ke depan kepala desa (kepala kampung) akan memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar lagi. Selain itu akan menggunakan anggaran yang lumayan besar dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat kampung.Terang Wakil Bupati.
Wakil Bupati berharap kiranya segala masalah apapun harus disampaikan melalui surat melalui distriknya.Jangan semuanya harus langsung ke bupati,wakil bupati, dan akhirnya kepala distriknya hanya menjadi penonton.Semuanya harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang ada.bukan serta merta didorong atas kemauannya sendiri.Pungkasnya.(Red)
