Lensapapua– Dalam rangka 
menyelesaikan berbagai permasalahan percepatan pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat melalui Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dengan misi tugas khusus sejak akhir 2011 hingga 2014 ini, dan dinilai waktunya masih terlalu singkat.
Padahal dalam kurun yang sesingkat itu tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di lapangan, kata Kepala Bappeda Papua Barat melalui pejabat yang mewakili, Supriyadi Djalimun, dalam sambutan pada acara Rakorsus para kepala daerah di wilayah ini, di Meridien Hotel Kota Sorong, Senin (3/3).
Dalam misi tugas khusus itu, yakni pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan masalah pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat yang ada di kedua provinsi paling timur di Indonesia.
Ia menjelaskan, percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang telah berjalan 3 tahun dimana telah banyak berbagai terobosan dalam mengimplemetasikan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tersebut, kata Ketua Bappeda Papua Barat, Drs Ishak Hallatu, M.Si.
Beberapa proyek pengembangan peternakan sapi di Bomberai dan Kebar Kabupaten Tambrauw, pengembangan industri sagu di Sorong Selatan yang merupakan salah satu industri terbesar di dunia.
Selain itu pembangunan pabrik semen di Manokwari yang telah siap beroperasi, pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, khususnya di Kabupaten Kaimana, Raja Ampat dan Kabupaten Tambrauw, pengiriman mahasiswa Papua untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
Juga, peningkatan dan pengembangan fasilitas kesehatan, pengembangan kegiatan usaha koperasi dan UKM, serta beberapa proyek pengembangan pembangunan lainnya.
Disamping itu, UP4B telah berinisiasi dengan adanya Perpres Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Walaupun belum terlaksana seluruhnya, tapi sudah cukup membawa suatu perubahan dalam berbagai bidang yang ada di kedua provinsi ini,” ujar Hallatu.
Dengan berbagai hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai, ujar Hallatu dimana kita berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui UP4B dengan melakukan misi tugas khusunya, sehingga pembangunan di kedua wilayah ini bisa berjalan sesuai harapan.
Dari pantuan media ini, nampak hadir pada Rakorsus P4B terkait penyusunan rencana kerja tahunan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, yang seyogianya dihadiri oleh bupati dan walikota,.
Tapi yang hadir dan ikut memaparkan materi perencanaan pembangunan daerahnya hanya dua pejabat saja, yakni Bupati Sorong Selatan Otto Ihallauw dan Bupati Sorong melalui Wakil Bupati Suka Hardjono.
Sementara Walikota Sorong diwakili Asisten I Setda Ismail Latukonsina, Bupati Tambrauw diwakili Kepala Dinas Pendidikan Yohanis Mofu, Sedangkan beberapa bupati hanya mengirimkan perwakilannya melalui Pimpinan SKPD terkait. (rim/Red)
