Lensapapua- Beberapa hal yang menjadi persoalan bersama dan menjadi isu penting dalam bidang pemerintahan yang harus segera diselesaikan yaitu mengenai penegasan batas-batas wilayah yang menjadi sumber konflik di Papua Barat.Kata Gubernur Papua Barat Brigjend Purn Abraham O.Atururi.Senin 14/4.
Selain itu juga dalam Raker ini secara subyek membahas tatakelola pemerintahan dan repormasi birokrasi yang lain yang belum mencapai standar pelayanan minimal.Karena sebagian besar kinerja pemerintahan Provinsi,Kabupaten maupun Kota masih belum memberikan opini kinerja yang diharapkan. Tegasnya.
Oleh karena itu Gubernur menghimbau agar semua dapat membuka diri dan bersinerji untuk mencapai solusi yang tepat dan terukur untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.Sehingga bisa mencapai predikat Opini wajar dengan pengecualian (WDP) maupun wajar tanpa pengecualian (WTP) ditahun yang akan datang. Imbuhnya.
Apalagi tahun 2014 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJP Provinsi Papua Barat 2012-2016.Yang mana saat ini kita membahas serta merumuskan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD).
Dengan mengemban Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional,maka Musrembang adalah bagian dan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu instrument penting dalam proses penyusunan RKPD,sebagai satu amanat maka tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan momentum secara baik dan bertanggungjawab.
Untuk meningkatkan konsistensi pemerintahan dipapua Barat dalam implementasi Undang-Undang sistim perencanaan pembangunan nassional dan peraturan menteri dalam negeri terkait tahapan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah,
Dengan demikian perencanaan penanganan dan pembangunan daerah layaknya memprioritaskan urusan-urusan pembangunan yang telah diamanatkan dalam RPJMD yang saat ini telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga masa pembangunan lima tahun kedua 2012-2016,dengan visi pembangunan Provinsi Papua Barat yang maju mandiri masing-masing Kabupaten / Kota bersama-sama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat menyusun rencana program kegiatan pembangunan dari satu tahun kedepan.dan bertekad untuk terus memperbaiki kinerja pembangunan khususnya ditahun 2015 yang akan datang.Diharapkan perencanaan program tahun ini dapat lebih fokus serta konkrit menangani isu-isu strategis yang ada di Papua Barat ini. Tegasnya. (Red)
