Lensapapua – Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan penguatan kapasitas, Bawaslu Kabupaten Sorong selenggarakan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan Administrasi dan aplikasi keuangan bagi pengawas pemilu (Panwas) khususnya bagi para kepala sekretariat Panwaslu distrik se-Kabupaten Sorong.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Regina Gebenof, dalam keterangannya kepada media ini menjelaskan, Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan bimbingan kepada seluruh pengawas pemilu ditingkat distrik.
Karena Bimtek ini terkait masalah pengelolaan administrasi dan keuangan, maka peserta yang kami undang adalah para sekretaris sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan ditingkat sekretariat Panwaslu distrik, pegawai/ASN sebagai pembantu sekretaris dan ketua Panwaslu distrik se-Kabupten Sorong, Terang Regina, Kamis (16-02/23)
Hal ini penting sekali untuk dilaksanakan, sesuai dengan amanat undang undang dan peraturan Bawaslu, sebagai lembaga yang memberikan pembinaan dan bimbingan secara teknis terkait penyusunan laporan keuangan secara akuntabel.
Selain itu mereka harus saling bersinergi, bukan saja dari sekretariat sebagai pengguna anggaran dengan sekretaris, tetapi juga harus bersinergi, berkomunikasi secara transparan dengan anggota dan ketua Panwaslu distrik yang ada.
Sehingga kegiatan penyediaan anggaran yang ada ini untuk melaksanakan giat pengawasan ditingkat distrik, karena dari sisi pelaporan harus benar benar baik serta dapat menggambarkan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan ditingkat distrik mulai dari tahapan maupun non tahapan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, ungkap Regina
Kami dari Bawaslu membangun sistim kolektif kolegial kelembagaan. Bagaimana untuk bisa bersinergi secara menyeluruh, jangan sampai penggunaan anggaran tersebut hanya diketahui dibagian wilayah sekretariat saja.
Tetapi sebagai ketua dan anggota juga harus turut mengetahui anggaran yang disiapkan, guna menunjang kegiatan kegiatan ketua dan anggota ditingkat distrik.
Menurut Regina, dalam kegiatan ini juga turut melibatkan pihak perpajakan dalam hal ini KPP Pratama, supaya pengelolaan administrasi, pertanggung jawaban nya dari sisi pajak nya seperti apa, dari sisi kelembagaan secara internal dari provinsi didalam pengelolaan adminitrasi seperti apa, sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada, tegas Regina. Red
