Lensapapua – Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S.Sos, M.Si, memberi apresiasi atas hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari setiap SKPD yang dulunya sangat rendah di bawah 1,9 dan sekarang memperoleh nilai tertinggi di seluruh Papua Barat dengan nilai 2,7.
Artinya, dari penilaian yang diberikan tingkat pusat itu bernilai positif bagi Pemkab Sorong. Memang ada hal yang harus kita buat actionplan kita bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan agar LLPD kita tersebut bisa lebih baik lagi, termasuk standar pelayanan minimal yang harus kita lakukan.
Dalam satu sistem yang ada semuanya saling keterkaitan. Jadi standar pelayanan minimal dan SOP (standar operasional pelayanan) yang harus kita lakukan serta laporan pertanggungjawabannya juga harus jelas, terukur dan teruji.
Seperti apa yang ditanyakan salah satu insan media, terkait jika semua pelayanan sudah bagus, apakah ada Remunerasi bagi semua PNS, semua tergantung bagaimana dengan pelayanan minimal kita, bagaimana dengan ukuran kinerjanya.
“Kalau pemerintah daerah mau melakukan ini dengan hal tersebut, saya pikir harus diberikan Remunerasi bagi PNS yang kinerjanya bagus.Dan apabila PNS tersebut kerjanya tidak betul, kenapa kita harus kasih,” katanya.
Jadi, Remunerasi itu terjadi ketika kinerja kita baik, dan betul-betul terukur sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus kita lakukan,Ia menambahkan, dengan pemberian planning gallery dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU bisa memberikan perhatian bagi kita di daerah, yang mungkin apa menjadi produk pusat kementerian tersebut bisa ditranformasikan kepada kita sekalian tentang planning gallery.“Sehingga kita sama-sama bisa mengikutinya dengan baik, dan bisa mengimplementasikannya dengan baik pula,”ujar Suka Hardjono. (rim/Red)
