Lensapapua– Ketua DPRD Kabupaten Sorong terpilih sementara, Rasimin,SE.Mengatakan bahwa program kerjanya sebagai ketua sementara, dirinya akan memerintahkan Sekwan untuk membuatkan undangan rapat internal Dewan,Katanya usai pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019.Senin 29/9.
Hal ini tentu akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada anggota-anggota dewan yang baru dilantik,agar mereka lebih memahami bagaimana tentang tugas-tugas kedewanan,kemudian juga untuk persiapan pembuatan atau membahas tata tertib (Tatib)dewan,pembentukan alat-alat kelengkapan dewan seperti badan-badan dan komisi-komisi yang selanjutnya untuk penetapan tersebut akan dibawa keprovinsi Papua Barat sekaligus untuk pembekalan dewan, jelas Rasimin.
Terkait dengan penetapan ketua dan wakil ketua sementara yang berasal dari orang pendatang (bukan orang Papua-red),Ia mengaku bahwa dirinya hanya menerima dan menjalankan amanah dari partai Golkar yang dinilai lebih senior dan dianggab sudah mampu untuk memimpin,makanya saya diberi rekomendasi sebagai ketua sementara dari partai Golkar,ungkapnya.
Kemudian terkait dengan wakil ketua sementara yang juga berasal dari orang pendatang, dirinya juga tidak mau berkomentar lebih jauh,karena hal itu adalah mandat resmi dari partai,kami didewan ini hanya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh partai saja,bebernya.
Ia menambahkan untuk segala persiapan ini nantinya pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin,apalagi dengan adanya 25 kursi dewan yang nantinya pihaknya akan membentuk fraksi sesuai dengan kursi yang ada didewan saat ini,untuk fraksi sesuai referensi yang kami dapat biasanya 3 kursi sudah bisa membentuk 1 fraksi,akan tetapi sesuai dengan informasi yang kami dapat,nantinya tidak lebih dari 5 fraksi di DPRD ini, dengan syarat sudah lebih dari 3 kursi maka sudah ber hak memiliki 1 fraksi, maka kalau ada partai yang hanya mendapat 2 atau 1 kursi maka harus berkoalisi atau masuk pada fraksi gabungan,jelasnya.
Sebagai ketua dewan sementara, Ia berharap agar untuk melengkapi alat-alat kelengkapan dewan, harus ada transparansi dari kemampuan masing-masing anggota dewan,agar pada waktu masuk dibidang-bidang atau komisi itu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan dari dewan itu sendiri,seperti contoh jangan sampai lulusannya STM ditempatkan pada komisi 1 bidang pemerintahan,tentu hal ini kan tidak sinkron,kalau lulusan nya STM maka harus ditempatkan pada komisi III,pungkas Rasimin. (Red)
