Lensapapua– Deputi Direktur kepala perwakilan Bank Indonesia provinsi Papua Barat, Henri N. Tanor, mengemukakan, yang menjadi catatan bagi BI menyangkut perkembangan perekonomian di Papua Barat, adalah harus ada kesamaan persepsi dan saling menginpormasikan sektor-sektor apa saja yang menjadi patokan penilaian Inflasi. Sehingga masyarakat bisa terkoordinasi.
Menurut Henri, Pemerintah akan menyediakan waktu dan kesempatan untuk membahas hal ini, karena yang menjadi kesulitan bagi BI adalah dikarenakan masing-masing daerah yang ada, kesulitan dalam memberikan informasi. Seharusnya semua daerah harus memberikan informasi itu kepada Gubernur, agar dapat direkomedasikan.
Kaitan dengan Inflasi daerah, sesuai dengan penetapan dari pusat yang menjadi sample di Papua Barat adalah Kota Sorong dan Manokwari, kedepan diharapkan akan adanya kabupaten lain sesuai dengan perkembangan masing-masing daerah itu, yang tentunya juga adanya saling sinergi, Jelas Henri usai pelaksanaan Rakernis bidang perekonomian se-provinsi Papua Barat yang dilaksanakan dihotel Handayani Aimas, Selasa (28/4)
Oleh karena itu, keterbukaan informasi, koordinasi dari tingkat bawah ketingkat provinsi inilah yang bisa mengangkat daerah itu, sehingga tim pengembangan Inflasi daerah bisa tumbuh dan berkembang, sebagai sarana terdekat untuk pengembangan perekonomian kedepan, jika informasi itu tidak terbuka maka akan akan sia-sia dan tidak berarti, karena informasi sangat penting bagi pembangunan daerah, jelas Henri.
Meskipun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) belum ada disemua daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, tetapi kami berharap penyampaian-penyampaian dari pemerintah provinsi, BI dan dari Kementerian pada Rakornis ini bisa terwujud, sesuai dengan penyampaian dari Cawapres Joko Widodo pada kampanyenya.
Terkait dengan dukungan perkreditan dari pihak Bank-Bank yang ada untuk sektor mikro maupun pengusaha kecil, tentu akan menjadi tugas kami dari pihak BI untuk mengingatkan kemasing-masing perbankkan, apa yang menjadi programnya secara nasional harus diterapkan, dan BI bisa mengetahui itu karena BI mempunyai wadah, sehingga apa pun yang dilakukan Bank-Bank lainnya bisa dievaluasi, dan bagaimana tingkat pembinaannya terhadap masyarakat agar masyarakat dapat merasakan kemakmuran itu, kata Henri. (Red)
