Manokwari – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan. Ch. Warinussy menyatakan pihaknya siap mendukung diselenggarakannya Dialog, sepanjang ditujukan untuk mendorong penyelesaian adanya pertanggung-jawaban negara Indonesia atas kekerasa terhadap rakyat Papua serta kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.
Hal ini sesuai hasil pertemuan silaturahmi tokoh agama dan tokoh adat Papua dengan Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo yang dihadiri pula oleh saya selaku salah satu perserta pada Selasa, 14 Agustus 2017 lalu di Istanan Merdeka – Jakarta.
Dimana dalam pertemuan tersebut jelas-jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju dengan usulan yang kami sampaikan yaitu perlunya penyelesaian dan penghentian segenap kekerasan fisik dan senjata yang selama ini senantiasa mengakibatkan jatuhnya korban di pihak rakyat Papua dan aparat negara.
” Itupun tidak pernah memperoleh penyelesaian yang bermartabat secara hukum maupun secara politik, dan selalu menjadi sumber terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah yang terus berakumulasi hingga saat ini merambah ke dunia internasional,”Ujarnya melalui siaran pers, (selasa 12/9/17)
Inilah hal yang menurut pandangan saya sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua telah menyebabkan Presiden menyambut baik dialog dan langsung menunjuk saudara Pater Neles Tebay sebagai person in charge (tokoh kunci) bersama Menteri Negara Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Penunjukkan secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada Pater Neles, Wiranto dan Teten Masduki sejauh saya pahami adalah untuk mengurus dialog antara Papua-Jakarta guna menyelesaikan agenda kekerasan dan konflik sosial-politik yang terjadi selama ini.
” Jadi bukan semata-mata untuk mengurus dialog sektoral sebagaimana disampaikan di berbagai media cetak, elektronik dan online beberapa minggu terakhir ini,”Jelasnya.
Warinussy juga menegaskan sebagai lembaga pembela HAM, LP3BH siap mendukung penyelesaian terhadap masalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik serta pertanggung-jawabab atas kekerasan negera terhadap rakyat Papua melalui penyelenggaraan dialog dan proses rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran secara hukum. (ian)
