Lensapapua, Dalam rangka hari AIDS sedunia pada 1 Desember 2018, Plt Kabupaten Biak Numfor Herry. A. Naap mengajak seluruh elemen masyarakat, stakeholder baik Pemda dan Legislatif, pimpinan TNI – Polri untuk bersama-sama memerangi dan menanggulangi HIV AIDS yang sudah merajalela, kurang lebih 2194 kasus HIV AIDS yang kini terjadi di Kabupaten biak numfor.
“Saya selaku pelaksana tugas Bupati Biak Numfor, dalam rangka menstabilkan kondisi daerah untuk penanggulangan HIV AIDS akan memerintahkan kepada seluruh jajaran di pemerintah daerah dalam program prioritas tahun 2019 untuk bersama-sama memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV AIDS,” ujar Herry saat di temui di kantornya, Kamis (29/11/2018).
Menurutnya, ketika pemerintah ikut menopang besama gereja ataupun agama serta adat maka angka kasus HIV AIDS yang terus meningkat ini bisa terus di cegah dan di kurangi bersama-sama.
Plt Bupati Biak juga menyerukan Tema hari AIDS sedunia di tahun in yakni “Saya berani Saya sehat” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap HIV AIDS dengan berani mengakses layanan kesehatan melakukan tes HIV dan melanjutkan dengan pengobatan ARV sedini mungkin jika terdiagnosa HIV AIDS.
Dengn pesan kunci yaitu HIV adalah penyakit Kronis yang dapat dikelola layaknya penyakit kronis lainnya seperti diabetes melitus atau hipertensi, HIV Sudah ada obatnya yaitu antiretroviral atau ARV, pengobatan ARV Dini menjadikan ODHA tetap sehat dan produktif serta dapat mencegah penularan penularan baru.
Pesan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar tentang HIV, mempromosikan tes layanan HIV dan melakukan pengobatan ARV secara Dini.
Berdasarkan data kumulatif HIV dan AIDS di keluarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten biak numfor pada Oktober 2018 berjumlah 2194 kasus.
Tujuan dari peringatan Hari AIDS sedunia sedunia 1 Desember 2018, untuk menyediakan layanan informasi yang benar akurat dan terus-menerus yang adalah awal pencegahan penularan HIV dan AIDS, mendorong masyarakat termasuk pemangku kebijakan dan ASN untuk mengakses informasi dan selanjutnya dapat memeriksakan diri ke tempat layanan kesehatan, melayani menyediakan layanan informasi guna mengurangi dampak stigma dan diskriminasi bagi Odha serta mengurangi resiko penularan yang baru. red
