Lensapapua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sorong melakukan konferensi pers terkait Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di gedung BPJS Ksehatan Sorong, Rabu(19/12/2018).
Kepala BPJS kesehatan Sorong, Natalia Panggelo kepada awak media menerangkan, Perpres 82 Tahun 2018 merupakan aturan main terbaru pelaksanaan program JKN-KIS. “Selain penggabungan sejumlah regulasi yang sebelumnya diterbitkan masing-masing instansi, tapi Perpres No. 82 Tahun 2018 juga sebagai penyempurna aturan sebelumnya” papar Natalia.
Dalam Peraturan Presiden ini terdapat beberapa hal yang menonjol dan perlu untuk segera diketahui oleh masyarakat luas. “Setidaknya ada 7 hal hasil update Perpres No. 82. Antara lain, 1. Pendaftaran bayi yang baru lahir 2. Status peseeta bagi perangkat desa 3. On-Off peserta yang ke luar negeri 4. Suami-istri yang bekerja 5. Tunggakan iutan 6. Denda layanan dan 7. JKN-KIS bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).” jelas Natalia Panggelo.
Khusus bagi para pekerja, Natalia Panggelo mengajak untuk bersama-sama mengawasi pembayaran iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. “Karena jika sampai tertunggak, ketika oekerja tersebut di-PHK maka harus melakukan pelunasan agar dapat menikmati layanan perawatan. Ini sangat penting bagi para pekerja untuk mengawasi hak karyawan tersebut” imbaunya.
Indonesia dengan jumlah peserta jaminan sosial kesehatan terbesar dunia memerlukan kerja sama yang baik antar instansi guna melaksanakan program JKN-KIS. “Perpres No. 82 Tahun 2018 ini sekaligus mendorong setiap pemangku kepentingan dalan program JKN-KIS untuk meningkatkan kualitas kemitraan yang telah terbangun. Dengan demikian optimalisasi seluruh aspek program nasional ini dapat tercapai.” Tutup Kepala BPJS Kesehatan Sorong. red
