Lensapapua – Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemkab Sorong diminta suplai berbagai data apapun harus valid yang dapat dipertanggungjawabkan seara hukum.
Permintaan itu disampaikan Bupati Dr. Johny Kamuru, M.Si, dihadapan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti apel bersama di Aimas, Jum’at (9/2).
“Terkadang, saya selaku bupati bisa mengambil keputusan yang salah apabila ada berbagai hal yang tidak tuntas atau keliru, karena ada masukkan-masukan suplai data yang salah dari bawah (pegawai pelaksana) secara berjenjang hingga ke eselon II, dan terus ke meja kepala daerah dengan data yang tidak valid berimbas pada suatu masalah,” tegas Kamuru.
Contoh kasus di kawasan pembangunan Bandara Internasional Segun karena suplai data yang salah dari instansi teknis, dimana kita dari Pemkab Sorong belum klirkan masalah kawasan pembangunan Bandara dengan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan agar semuanya diselesaikan secara tuntas.
Namun, malah yang terjadi, saat ada kunjungan Panglima TNI belum lama ini di Sorong direncanakan sekian luasan hektare lahan akan diperuntukkan bagi TNI-AD dan TNI- AU, sebut Bupati Sorong, sehingga dengan adanya masalah itu, ia sempat komunikasikan dengan Pak Panglima agar diselesaikan dulu mana yang menjadi luasan kawasan Bandara itu harus kita tuntaskan terlebih dahulu.
Terkait hal itu, Bupati Sorong langsung perintahkan Kepala Dinas Perhubungan ke Jakarta untuk segera menyelesaikan berbagai hal dengan lembaga terkait, sehingga tidak terjadi masalah ke depannya, harap Kamuru. ( rim/red)
