Lensapapua, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Namun di balik berjalannya program ini, terdapat kerja sama lintas sektor yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menegaskan bahwa program JKN bukan sekadar urusan satu lembaga, melainkan hasil kolaborasi besar berbagai pihak.
“Setiap pihak punya tugas berbeda, tapi saling melengkapi. Kemensos mendata warga kurang mampu, Kemenkes mendaftarkan dan membayar iurannya, lalu BPJS Kesehatan menjamin layanannya. Perusahaan juga wajib mendaftarkan dan membayar iuran karyawan,” ujar Pupung, Kamis (9/10).
Pemerintah dan Swasta Bergerak Bersama
Dari sisi pendanaan, keterlibatan pemerintah menjadi fondasi utama keberlangsungan JKN. Pemerintah pusat menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara pemerintah daerah membiayai peserta dari kategori PBPU Pemda. Instansi negara juga menanggung iuran bagi ASN, TNI, dan Polri.
Selain itu, dukungan sektor swasta dan lembaga keuangan juga memperkuat sistem JKN. Bank, jaringan minimarket, hingga platform pembayaran digital kini memudahkan masyarakat membayar iuran tanpa hambatan.
“JKN adalah ekosistem besar. Pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat semua punya peran menjaga keberlanjutannya,” tambah Pupung.
Layanan Kesehatan Semakin Merata
Di balik pelayanan kesehatan peserta JKN, terdapat ribuan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang bekerja tanpa henti — mulai dari Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Produsen obat dan alat kesehatan pun menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan berjalan optimal.
“Peserta mungkin hanya melihat dokter atau perawat saat berobat, tapi di balik itu ada banyak pihak lain yang memastikan layanan bisa berjalan sesuai standar,” jelas Pupung.
Diawasi Ketat Demi Akuntabilitas
Pupung menegaskan, tata kelola Program JKN juga diawasi ketat oleh lembaga negara seperti BPK, BPKP, OJK, hingga KPK. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengawas independen turut memantau agar program ini tetap transparan dan akuntabel.
“Ekosistem Program JKN luas sekali. Semua pihak, termasuk peserta, punya tanggung jawab menjaga agar program ini tetap berkelanjutan,” tegas Pupung.
Tenaga Medis: Bukti Nyata Perubahan Sistem Kesehatan
Sementara itu, drg. Yuli Widiastuti, salah satu dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Sorong, menyebut Program JKN membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.
“Dulu banyak pasien takut berobat karena biaya. Sekarang mereka datang dengan tenang karena tahu negara hadir melalui JKN,” ungkap Yuli.
Menurutnya, JKN bukan sekadar skema asuransi kesehatan, tapi bentuk gotong royong seluruh elemen bangsa.
“Sering saya bilang ke pasien, kartu JKN itu hasil kontribusi banyak pihak — pemerintah, lembaga, dan peserta sendiri. Ini bukti nyata semangat gotong royong,” tambahnya.
Yuli juga menilai kemajuan sistem digital dalam JKN, seperti antrean online dan rujukan daring, sangat membantu tenaga medis memberikan layanan lebih cepat dan efisien.
“Peserta juga dimudahkan dalam pembayaran iuran lewat berbagai kanal. Harapannya, peserta ikut menjaga keberlanjutan program dengan cara taat membayar iuran dan bijak menggunakan layanan,” tutup Yuli. red
