Lensapapua, Perubahan arah pembangunan di Tanah Papua mulai tampak nyata. Pemerintah kini menempatkan lembaga adat bukan sekadar penjaga tradisi, tetapi juga aktor utama dalam penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya hadir di Papua Barat Daya, di mana Lembaga Adat Polisi Suku Biak menjadi pelopor program ekonomi produktif berbasis komunitas.
Melalui dukungan pemerintah pusat, komunitas Biak di Sorong kini mengelola usaha ternak ayam petelur komunal, lengkap dengan sarana, pakan, dan pendampingan teknis. Namun bagi mereka, program ini bukan sekadar proyek ekonomi — melainkan simbol kemandirian dan kebangkitan adat di tengah modernisasi.
“Dulu masyarakat adat hanya dianggap bagian dari budaya, bukan ekonomi. Sekarang kami diberi ruang untuk mengelola usaha sendiri, dan hasilnya untuk kesejahteraan bersama,” ungkap Herry Korano, Kepala Polisi Adat Suku Biak, Senin (27/10/2025).
Komunitas Biak berencana mengembangkan hasil ternak tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga produk olahan seperti telur asin dan pupuk organik dari limbah kandang. Pola ini menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang melibatkan perempuan, pemuda, dan tokoh adat secara langsung.
Langkah tersebut juga memperlihatkan pendekatan baru pemerintah terhadap pembangunan di Papua: menggerakkan ekonomi lewat struktur sosial yang sudah hidup di masyarakat. Model ini dinilai lebih efektif karena memadukan nilai adat, gotong royong, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu sistem kerja nyata.
“Adat bukan lagi sekadar simbol upacara, tapi wadah pemberdayaan ekonomi. Ini membuktikan bahwa pembangunan berbasis budaya bisa berjalan seiring dengan modernitas,” tambah Herry.
Pendekatan ini diharapkan menjadi model replikasi nasional bagi pemberdayaan ekonomi adat di seluruh Tanah Papua. Dengan menjadikan lembaga adat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, pemerintah membuka babak baru pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengakar pada nilai sosial dan identitas budaya. red
