Lensapapua, Keberadaan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) Kabupaten Teluk Bintuni kembali menuai sorotan. LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Papua mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan evaluasi menyeluruh hingga mempertimbangkan penutupan lembaga pelatihan tersebut karena dinilai membebani anggaran daerah dan belum mampu menjawab persoalan pengangguran tenaga kerja lokal.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH.,MH, menilai alokasi anggaran yang digelontorkan untuk operasional dan pelatihan di P2TIM perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan efektivitas penggunaan dana daerah.
Menurutnya, besarnya biaya pelatihan yang dikeluarkan pemerintah belum berbanding lurus dengan tingkat penyerapan lulusan di sektor industri, khususnya industri minyak dan gas yang menjadi fokus utama lembaga tersebut.
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap keberadaan P2TIM. Anggaran yang digunakan sangat besar, tetapi masih banyak alumni yang belum terserap ke dunia kerja. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Yerry kepada wartawan, Senin (22/6/2026).
Ia juga menyoroti perbandingan anggaran yang dialokasikan untuk program pelatihan dengan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asli Teluk Bintuni. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan.
Selain persoalan anggaran, Yerry menyebut tingginya jumlah alumni yang belum memperoleh pekerjaan menjadi salah satu alasan utama munculnya desakan evaluasi terhadap lembaga pelatihan tersebut.
Menurutnya, sejumlah pihak, termasuk kalangan legislatif daerah, sebelumnya juga telah menyuarakan perlunya audit terhadap penggunaan anggaran pelatihan serta efektivitas program yang dijalankan.
“Harus ada ukuran yang jelas terkait keberhasilan program. Jika tujuan utamanya menyiapkan tenaga kerja lokal untuk industri, maka indikatornya adalah seberapa banyak lulusan yang terserap bekerja,” ujarnya.
Yerry menambahkan, sorotan terhadap P2TIM tidak hanya datang dari masyarakat dan DPRK Teluk Bintuni, tetapi juga pernah menjadi perhatian sejumlah pihak di tingkat nasional yang mendorong adanya evaluasi terhadap kurikulum, materi pelatihan, serta efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan.
Atas dasar itu, LSM WGAB mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mempertimbangkan pengalihan anggaran P2TIM ke program-program yang dinilai lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, muncul pula usulan dari sejumlah tokoh masyarakat dan unsur legislatif agar fasilitas P2TIM dialihfungsikan menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) daerah yang pengelolaannya berada langsung di bawah pemerintah daerah dan lebih fokus pada kebutuhan tenaga kerja lokal.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah evaluasi yang objektif dan transparan agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Teluk Bintuni,” tegas Yerry.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola P2TIM maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terkait desakan penutupan dan evaluasi yang disampaikan LSM WGAB tersebut. red
