Lensapapua – Sebagaimana diketahui bahwa tata kelola bagaimana proses dari pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, penganggaran tidaklah mudah, jika dipelajari bagaimana Undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perencanaan dan penganggaran itu perlu waktu satu tahun untuk dilaksanakan satu tahun berikutnya.
Bulan Januari diawali dengan Musrenbang tingkat kampung, bulan Februari Musrenbang tingkat distrik, dan Maret adalah Musrenbang tingkat kabupaten/kota, ujar Kepala BPKP RI- Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui Koordinator Pengawasan Bidang APD Edy Suharto di Sorong, Selasa (28/10).
Selanjutnya, proses perencanaan SKPD di bulan April, Mei, dan kemudian penyusunan RKA hingga evaluasi akhir tahun sudah menjadi Perda APBD. Jadi perencanaan dan penganggaran itu sendiri sudah melalui proses yang panjang. Dan juga setiap tahun ada Peraturan Mendagri yang khusus mengatur pedoman penyusunan APBD.
“Terkait hal itu maka apa saja yang boleh dianggarkan, dan bagaimana menganggarkan dimana yang harus dianggarkan dimana ada proses-proses realisasi dan rencana penganggaran bantuan, belanja hibah terdapat penyalahgunaan dan sebagainya.Dan Penyalahgunaan itu bukan saja pada pelaksanaan, tapi itu bisa saja sejak perencanaan atau penganggaran,” ingatnya.
Kalau penganggaran sudah salah maka otomatis pelaksanaannya ikut salah. Untuk itu, proses penganggaran dibuat terlebih dahulu. Misalkan saja, belanja bantuan sosial atau belanja hibah itu dimana dianggarkan. Tentunya kita harus ketahui dulu tujuannya apa terkait dengan belanja itu, dan prosesnya juga seperti apa. Jadi, ada proses dan mekanisme sasarannya juga harus jelas sesuai dengan peruntukannya yang bisa dipertanggungjawabkan, pungkas Edy. (rim/Red)
