Lensapapua – Kepala MTsN Maryai Kabupaten Sorong H. Anderson Miage, S.Pd.I, M.Pd menyatakan, berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi dari setiap daerah.
Pernyataan tersebut, terkait dengan pelaksanaan UN (ujian nasional) yang akan diterapkan melalui sistem online. “Artinya, pemerintah ini dalam setiap kebijakan ukurannya hanya Jakarta atau Jawa pada umumnya,” ujar Miage, Kamis (2/4).
“Pada prinsipnya sekolah yang dipimpinnya tidak menjadi masalah.” Tapi yang perlu diperhatikan adalah saudara-saudara kita yang ada di wilayah pedalaman, apakah mereka sudah menerima dengan penerapan sistem online tersebut,” tanyanya.
“Jangan terkesan ganti menteri buat program baru, tapi yang harus diingat apakah fasilitas baik sarana maupun sarana sudah bisa mendukung atau belum,”imbau Miage.
Contohnya, seperti dalam penerapan Kurikulum 2013 masih menuai tanda tanya. Ada yang sudah siap melaksanakan dan ada juga yang belum. Bayangkan saja khusus di Kabupaten Sorong melaksanakan kurikulum tersebut hanya baru beberapa sekolah saja. Yang lain kembali ke KTSP 2006.
“Ini artinya apa, barang yang satu saja belum selesai malah satunya jalan. Tapi kami sebagai guru tentu siap kapan dan di manapun. “Kesimpulannya, dalam setiap mengambil regulasi kebijakan jangan hanya berpatokan Jakarta, tapi harus dilihat di seluruh pelosok tanah air,”pintanya. (rim/Red)
