Lensapapua – Dalam rangka memberdayakan pengusaha asli Papua sebagaimana yang diamanatkan Perpres Nomor 84 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barag dan Jasa Khusus di papua dan Papua Barat, dan kita selaku pemerintah di daerah ada upaya kongkrit bagaimana bisa menindaklanjuti hal tersebut.
‘Hanya saja ada pengusaha asli Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, yang tergabung dalam wadah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) harus mengusulkan ke pemda untuk bisa ditindaklanjuti,”ujar Bupati Sorong, melalui Asisten II Setda H. Abdul Gani Malagapi, S.Sos, MM, di Aimas, Kamis (27/8).
Karena ini menyangkut keuangan negara tidak sertamerta langsung diberikan begitu saja, tapi semua melalui suatu proses tahapan yang sangat selektif, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan, jelas Malagapi.
Kami tidak mau memberikan proyek dengan standar di bawah Rp 500 juta, sesuai amanat Undang-undang, tapi yang ditampilkan di depan nama pengusaha muda asli Papua, di belakangnya nama atau bendera perusahaan milik orang lain. Jelasnya tameng seperti itu tidak kita inginkan, tegasnya.
Pada beberapa kesempatan, saya juga pernah sampaikan kepada mereka (pengusaha asli Papua), yang lebih penting jauhkan diri dari kebiasaan mabuk. Jadi di sini kita harus merubah bagaimana pola berpikirnya itu kenapa orang lain bisa saya tidak bisa.
Jika, hal itu dilakukan dengan baik maka niscaya semuanya bisa maju dan sukses. Semua kritikan maupun saran seperti yang terjadi pada kunjungan kerja Staf Khusus Kepresidenan tadi melalui acara tatap muka bersama lembaga masyarakat adat maupun tokoh masyarakat lainnya di Handayani Hotel Aimas merupakan dinamika biasa, dan kita terima sumbang sarannya dengan baik, tanpa harus saling menyalahkan. Tapi bagaimana upaya kami selaku pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong ini, tambahnya. (rim/Red)
