Lensapapua – Penanganan sampah di Kabupaten Sorong masih menuai sejumlah masalah, terutama bagaimana bisa merubah mindset (pola pikir) masyarakat. Patut kita harus akui untuk merubah perilaku masyarakat akan budaya bersih membutuhkan suatu proses dan tidak serta merta langsung dirubah begitu saja atau ibarat membalikan telapak tangan.
“Setidaknya perlu adanya sosialisasi secara intens oleh instansi teknis terkait kepada masyarakat agar bagaimana bisa memperkenalkan budaya hidup bersih baik di lingkungan rumah tangga maupun secara eksternal di lingkungan pada berbagai fasilitas umum lain yang berada di sekitarnya.
Kalau kita kaji lebih komprehensif lagi atas ketersediaan fasilitas penampung pada sejumlah ruas jalan atau fasilitas umum lainnya, dimana ketersediaan kontainer yang ada saat ini baru ada tiga saja. Tentu dinilai masih terlalu minim dengan juml;ah volume sampah pada setiap harinya.
Ketiga lokasi itu antara lain, yakni di perumahan Pemda kilometer 24, ada satu unit di sekitar kawasan alun-alun, dan satu unitnya lagi ada di sekitar pinggiran jalan areal persawahan antara kelurahan Maliwili dan Malawele, ujar Kabid Litbang SDM Bappeda Dr. Maximus Kara, saat mengadakan rapat koordinasi membangun sinergi dalam menangani sampah di wilayah Aimas, Rabu (31/8).
“Jangankan masyarakat awam yang saya amati selama ini, khusus di kontainer sampah di perumahan Pemda saja yang rata-rata didomisili oleh para PNS terkadang belum memiliki kesadaran pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan,” ucap Maxi.
Betapa tidak, di sekitar situ ada kontainer tapi sampah rumah tangganya dibuang begitu saja di luar badan kontainer tentu menjadi masalah bau sampah menyengat, dan akhirnya dipindahkan ke arah yang lebih jauh dari pemukiman akan jadi masalah baru lagi dan mereka enggan lebih peduli lagi ,” aku Maxi.
Akhirnya, onggokan sampah berserakan begitu saja, tanpa ada kepedulian lagi dari warga setempat. Sehingga hal ini patut disayangkan apalah arti kesadaran itu tanpa dimulai dari pribadi dari setiap individu yang ada.
Pada rapat koordinasi ini menuai sejumlah masukan dan tanggapan yang beragam dari para hadirin, baik para lurah yang ada di Distrik Aimas maupun instansi teknis terkait, yakni dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Lurah Aimas Yobert Matana menyampaikan dengan adanya kegiatan yang dimotori Kabid Litbang SDM
Bappeda sebagai ajang membangun tali silaturahmi, pada kesempatan itu ia meminta kepada Dinas
Lingkungan Hidup maupun Dinas Pemuda dan Olahraga berkaitan dengan anak mudanya agar bagaimana memberi pendampingan bagi para pelajar maupun masyarakat dari berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas yang ada, dan itu paling penting kita lakukan.
“Setidaknya setiap kelurahan, sambung Yobert dengan adanya komunitas perlu pendampingan. Kita amati saja jangankan warga masyarakat biasa yang kita amati pegawai saja belum ada kesadaran akan pentingnya penanganan sampah secara baik, demi kesehatan dari masyarakat itu sendiri,”ingatnya.
Apalagi kita yang di kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari bupati biasanya segala sesuatu yang berurusan dengan masalah kepentingan umum secara otomatis akan berhubungan dengan kita. Pertimbangannya yang pertama karena yang mempunyai masyarakat itu sebenarnya di wilayah kelurahan, katanya.
Secara gamblang Yobert mengemukakan, sebenarnya kami di kelurahan memang ada dana untuk menunjang kegiatan operasional yang tertuang dalam DPA,tapi setidaknya ada peran serta dari berbagai pihak terkait bagaimana bisa membantu tugas kami dengan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.
Begitu pula terkait dengan penanganan insentif petugas kebersihan diupayakan jangan sampai terlambat diberikan upahnya. Bila perlu insentifnya harus dinaikkan setidaknya pakai standar UMR (upah minimum regional) Kabupaten Sorong, pintanya.
Dengan adanya standar upah yang cukup bagus bisa menggairahkan kerja mereka (petugas kebersihan), dan jelas pasti kegairahan kerja mereka akan terus terpacu.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Dispenda Oktovianus Kalasuat mengungkapkan, meskipun dari dinas kita siapkan alokasi yang begitu besar terkait dengan penanganan sampah, tapi kalau kesadaran masyarakatnya masih minim akan pentingnya bagaimana bisa mengatasi sampah, dan akhirnya hasil yang kita peroleh terkesan sia-sia belaka.
“Kapasitas kami dari Dispenda sifatnya hanya sekedar membantu dan bukan tanggung jawab kami secara teknis. Hal seperti ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama dinas teknis terkait, tambahnya.
Lurah Malawele Djamalauddin, kembali mengingatkan dimana selama ini dengan adanya keterbatasan tong sampah (kontainer) di wilayah kerjanya, sehingga warga di sekitar kawasan kelurahan yang dipimpinnya membuang sampah di sembarangan tempat seperti di pinggiran selokan sawah. Hal ini menjadi bahan perhatian kita bersama.
Lain lagi pendapat dari perwakilan Dinas Kesehatan, sembut tersebut mengatakan yang paling penting bagaimana merubah pola pikir masyarakat akan perilaku budaya bersih. Kita tak perlu berandai-andai atau bicara lebih jauh lagi, jika perilaku warganya itu yang perlu kita gencarkan lakukan sosialisasi, tandasnya.
“Patut diingat, berbagai jenis onggokan sampah yang ada dilakukan tidak secara proporsional dalam penanganannya akan membawa dampak wabah penyakit, seperti diare, disentri dan penyakit lainnya.
Setidaknya paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada warga di sekitar akan pentingnya perilaku budaya sehat melalui sosialisasi,” pungkas sumber tersebut.
Ia menambahkan, agar tidak membenani kas daerah apa salahnya setiap RT dan RW dibentuk petugas kebersihan. Nah, tugas mereka mendatangi rumah warga untuk memungut sampah dengan sarana yang telah kita siapkan, dan soal upahnya langsung saja dipungut dari rumah tangga tersebut.
Soal berapa upah pungut yang dikenakan untuk kegiatan operasional petugas tergantung dari kesepakatan saja dari warga yang ada di tempat tersebut. Kalau seandainya per kepala keluarga (KK) dikenakan 10.000 atau angka di kisaran Rp 5.000 saja maka setiap hari dari berapa KK yang dilayani upahnya per bulan lumayan juga untuk jasa petugas tersebut, imbaunya.
Kegiatan ini sebagai bahan kajian dalam melengkapi tugas kajian lapangan Dr Maximus Kara untuk memenuhi persyaratan kelengkapan kegiatan Pim III yang berlangsung di Badan Diklat setempat. Acara tersebut mendapat tanggapan beragam maupun mendapat berbagai masukkan serta mendapat sambutan positif dari para hadirin. (rim/red)
