Lensapapua – Kegiatan pemetaaan tapal batas daerah perlu adanya koordinasi dengan BIG (Badan Informasi dan Geofarcial) serta konsultan pemetaan, ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Elisa Sroyer di Sorong, Jum’at (11/3).
Mengapa demikian, karena merekalah yang memiliki teknis dan kemampuan di bidang keahilan pemetaan, sehingga kami di Papua Barat program tapal batas melakukan kerja sama dengan Samuel Korwa, salah satu putra asli Papua disekolah oleh Freeport untuk studi di ITB. Dia (Korwa) memiliki keahlian bidang pemetaaan wilayah, sehingga tahun 2008 Gubernur Papua Barat merekomendasikan ke beliau (Samuel Korwa) membantu pemprov untuk menyelesaikan tapal batas di provinsi ini.
Tapal batas yang mau diselesaikan, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Kaimana. Bahkan saat pemaparan semalam saat Raker para bupati/ Walikota se-Papua Barat, terkait dengan penanganan masalah tapal batas cukup menjadi isu penting yang cukup ramai dibahas dalam diskusi bersama antara para kepala daerah.
Untuk menentukan suatu koordinat antara sisi administrais dengan adat ada sedikit perbedaan. “Bukan berarti kita abaikan adat tapi dari administrasi hanya semata-mata untuk pelenggaraan pemerintahan, sehingga meskipun masyarakat tanah adat di kabupaten lain akan tapi karena dekat dengan kabupaten itu harus memberikan pelayanan,”pintanya .
“Lebih penting di sini jangan sampai ada kepala daerah menjustifikasi wilayah adat sebagai wilayah administrasi, sehingga hal ini selalu membawa ke ranah saling mengklaim wilayahnya. Memang adat silakan bukan kita mau membatasinya,” ucap Sroyer.
Batas wilayah itu perlu sehingga dalam pelayanan masyarakat itu jelas. Dengan demikian publik yang dilayani mendapat suatu kejelasan di sekitar dalam kawasan perbatasan antar ke dua daerah.
Oleh karena itu, melalui Raker para kepala daerah se-Papua Barat, Pak Gubernur seriusi sehingga hasil kerja kami dengan konsultan juga sudah mendapat apresiasi dari beberapa bupati yang ada. Dan dari hasil yang ada melalui Raker ini akan kita perbanyak hasil survei dari konsultan menurut versinya di lapangan, karena menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah dimaksud.
Dari hasil ini nanti kita bawa ke rapat khusus dengan menghadirkan para kepala daerah dalam waktu dekat ini dengan memperbanyak hasil cetakan peta itu di BIG agar bagaimana untuk dicarikan solusi bersama segera menyelesaikan masalah tapal batas ini, harapnya.
Dalam upaya mencari solusi bersama kita juga akan hadirkan para tokoh masyarakat dari berbagai daerah untuk diberikan sosialisasi atau pengertian kepada mereka bahwa ranah adat kita tidak sama sekali melanggar itu, dan yang kita lakukan hanya semata-mata untuk administrasi pemerintahan semata.
“Kita mempercepat penyelesaian masalahnya karena dampaknya untuk pembangunan daerah. Jika batas tidak jelas maka kita mau membangun sesuatu tidak saling klaim. Apalagi dengan adanya beberapa daerah otonomi baru prasayaratnya petapun harus jelas,”tegas Sroyer.
Saya mohon kepada semua kepala daerah apa yang telah kita bahas bersama semalam itu bagaimana caranya untuk menghadirkan secara teknis tapal batas seperti apa semuanya mereka sudah ketahui secara pasti.
“Hanya melalui dukungan seperti itu sehingga kepada kepala daerah yang saling berbatasan langsung wilayah kerja adminsitrasinya untuk tidak ada egoisme lagi, karena kepemimpinan kita paling cepat lima tahun. Dan jika Tuhan menghendaki lagi kasih berkat, panjang umur berarti masa periode kerjanya paling 10 tahun saja,” imbaunya. RED
