Lensapapua – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sorong mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dan mitra.
Fokus utama kegiatan ini adalah untuk mengimput data dari masing masing OPD dan diakomodir dalam satu tempat yakni Bank data serta upaya penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Sorong. Jumat (23-8/24)
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pihak, Dinas terkait diantaranya dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian, Perindakop, Peternakan, Kominfo, Baperlitbang dan mitra kerja lainnya, bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan stunting.
Para peserta yang hadir diberikan pemahaman mengenai strategi intervensi, pengelolaan program, serta monitoring dan evaluasi yang efektif dalam rangka mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Sorong.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sorong, Ferry Fatem, diwakili Kabid Pengendalian penduduk, Ibu Jeni,. menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pihak dalam mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di wilayah ini.
“Penurunan angka stunting memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas ini, dan intervensi intervensi lainnya, kita berharap dapat mempercepat upaya kita dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta mengenai peran mereka dalam implementasi program.
Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam operasional sehari-hari, sehingga program P2KBP3A dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas ini, Kabupaten Sorong optimis dapat menurunkan angka stunting secara signifikan pada tahun 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Red
