Lensapapua– Pjs Sekda Kabupaten Sorong ML.Malagam, S.Sos., M.Si., usai membuka dialog publik selamatkan hutan adat Moi, kepada awak media mengatakan, pada prinsipnya kegiatan dialog yang diprakarsai oleh sejumlah aliansi pemuda tentu kita dari Pemda setempat sangat respon dengan kegiatan ini, katanya, Kamis (26/5).
Diskusi seperti ini sangat penting agar masyarakat adat di daerah ini bisa mengetahui secara pasti yang akan dijelaskan oleh instansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan BKSDA Papua Barat, ujar Malagam.
Kegiatan ini diundang masyarakat adat,lembaga adat, tokoh adat dari semua distrik, dengan harapan mereka bisa ketahui secara pasti terkait dengan hutan adat di wilayah Kabupaten Sorong ini sudah sampai sejauh mana keberadaannya untuk dipahami oleh mereka dari elemen-elemen adat itu sendiri.
“Pada intinya pelayanan dari aparatur Pemda bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kita harus layani mereka dengan sepenuh hati, sehingga ada timbal balik atau hubungan kerja yang harmonis, sehingga semua kegaiatan apa saja yang kita lakukan bisa berjalan sesuaiharapan,”ucap Malagam.
Contohnya, seperti ada pos pelayanan perizinan tentu harus jelas jenis usaha apa yang akan dilakukan, sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang baik agar masyarakat bisa mengetahui dan mau menerimanya berbagai kegiatan pelayanan.
Terkait dengan tanah adat yang digunakan untuk membangun fasilitas umum dari pemerintah atau pihak swasta lainnya semua tergantung dari tokoh adat dan masyarakat adat itu sendiri. Untuk itu tanah adat Moi yang ada di ibukota Aimas bisa diperjualbelikan kepada pihak lain tergantung dari mereka saja selaku pemilik tanah adat.
Artinya, ini masyarakat adat di Aimas ini sudah sangat paham akan digunakan tanah adat itu untuk kepentingan orang banyak. Sehingga di wilayah tersebut menjadi contoh bagi distrik-distrik yang ada di Kabupaten Sorong, katanya.
Lanjutnya, di era dua periode kepemimpinan Bupati Malak, yakni membangun infrastruktur dasar dari wilayah distrik ke ibukota kabupaten dan dari kabupaten ke kampung-kampung semuanya untuk untuk mempercepat akses pelayanan sarana transportasi bagi kepentingan dan kemajuan masyarakatnya. (rim/red)
