Lensapapua – Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Utara berkunjung ke Kabupaten Sorong. Kunjungan kerja rombongan yang berjumlah 11 orang terdiri Komisi III dan Sekwan daerah tersebut dalam rangka mengadakan studi banding bidang perizinan dan pertambangan.
Atas kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, menyampaikan apresiasi dan penghargaan, yang merupakan suatu tanda kehormatan bagi Pemda setempat kepada rombongan dari Kabupaten Lampung Utara tersebut, ujarnya di Aimas, Selasa (23/2).
Hak ini menjadi suatu ikon melalui pemberitaan dari berbagai media cetak dan elektronik dalam rangka mempercepat program pembangunan yang ada, katanya.
Kedatangan rombongan kita dari wilayah barat Indonesia ini untuk melihat hasil riil di lapangan terkait dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Artinya, lanjut Suka Hardjono, apakah ada keseimbangan atau tidak antara pembangunan dengan lingkungan hidup yang harus dipertahankan, imbaunya.
Melalui kunjungan ini, kami sangat memberikan respon positif, apresiasi yang baik. Karena bagaimanapun Sorong merupakan kabupaten induk, dan termasuk pula Kabupaten Lampung Utara sama-sama sebagai kabupaten induk yang telah menghasilkan beberapa daerah pemekaran otonomi baru.
Dengan adanya pemekaran beberada daerah baru di Kabupaten Lampung Utara itu, sambung Wabup Suka Hardjono, menyembabkan pula daerah tersebut PAD (pendapatan asli daerah) ikut menurun. Dengan beberapa kondisi seperti ini tentu Pemda Lampung Utara berharap bantuan dari pemerintah pusat.
Kunjungan tamu kita kali ini lebih terfokus pada masalah aspek pembangunan dan lingkungan hidup. Bahkan dihadapan rombongan tadi juga sempat saya menyampaikan di Kabupaten Sorong saat ini masih sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, baik dari ibukota kabupaten ke tingkat distrik (kecamatan), dan dari kecamatan ke wilayah kampung-kampung yang ada meruapakan skala prioritas Bupati Sorong Dr. Stepanus Malak, M.Si, bebernya.
“Kalau tidak lakukan hal seperti ini maka jelasnya akan berimbas langsung pada pelaksanaan program-program yang ada. Seperti masalah ebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan yang harus kita sediakan,” tutupnya. (ak/RED)
