Proses Pembinaan Menaikkan Pendapatan Perkapita

banner 120x600
banner 468x60

Bupati Sorong pimpin Musrembangda Kabsor

Lensapapua – Berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu poses pembinaan dalam upaya menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Sorong Dr. Stepanus Malak, M.Si,  ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda), yang diikuti semua SKPD, berlangsung di aula Bappeda Aimas,  Kamis (26/2).

banner 325x300

Hal seperti ini, kata Bupati Malak merupakan sentuhan pelayanan yang tentunya membutuhkan proses perencanaan. Jadi kehadiran peserta melalui kegiatan Musrenbangda ini harus mempunyai rasa tanggungjawab dan ada rasa kepedulian, dengan terus membangun sinergitas.

Jadi ada berbagai kewenangan yang diserahkan dan ada pula yang tidak diserahkan, seperti di antaranya hubungan luar negeri, moneter dan lain sebagainya.

Begitu pula yang ada di daerah ada tugas-tugas yang bersifat koordinatif, seperti masalah keamanan dan pelayanan yang tentu perlu dikoordinasikan.  Karena itu maka perlu  ada program perencanaan dalam bidang-bidang tugas tersebut.

Dalam melaksanakan berbagai tugas harus ada tanggungjawab yang jelas. Artinya, siapa saja yang bertanggungjawab langsung terhadap bidang-bidang teknis, dan begitu pula bertanggungjawab langsung pada bidang koordinasi. Jadi semuanya harus jelas, sehingga proses perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,  katanya.

“Saya melihat kelemahan kita di daerah ini adalah konsultasi pada level tingkat nasional  masih lemah. Sehingga pada proses tahun anggaran baik APBN maupun APBN-Perubahan alokasi anggaran yang kita peroleh kecil sekali,” jelas Bupati Malak.

Mengapa demikian, karena koordinasi yang kita bangun selama ini  lemah, dan hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh saudara sekalian.  Dalam tata kelola pemerintahan di Negara kita walaupun sudah tidak ada sentralistik di dalam pemerintahan, tapi dalam tugas-tugas tertentu ada kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah.

Kita harus koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga ada kewenangan-kewenangan lain yang diberikan Negara itu bisa dilaksanakan. Tentu juga hal ini perlu kita pahami dengan baik, tandasnya. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.