Lensapapua – Organisasi Kwongke Kaban Salukh Moi (KKSM) menyelenggarakan Musyawarah Umum III, forum tertinggi dalam organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja, menyusun rencana strategis ke depan, serta memilih kepemimpinan baru guna memperkuat peran perempuan Moi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Dalam kegiatan ini, Ketua KKSM Kabupaten Sorong, Ny. Sarlota Malagam Mobalen, SP,. yang telah menjabat selama dua periode, menyampaikan sambutan penuh harapan dan refleksi atas perjalanan organisasi selama ini. Jumat (7/2-25)
“Sebagai wadah yang menghimpun dan membina para perempuan Moi, KKSM terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan, melestarikan budaya Moi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Saya mengajak seluruh anggota KKSM untuk tetap solid, menjaga kebersamaan, dan terus bekerja demi kemajuan bersama,” ujar Ny. Sarlota.
Musyawarah Umum III ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemimpin perempuan, serta perwakilan dari berbagai distrik di Kabupaten Sorong.
Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai adat dan budaya dalam menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai perempuan Moi.
Sebagai tokoh perempuan Moi, Sarlota Malagam Mobalen, Juga meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya terpilih periode 2024-2029, Elisa Kambu, agar lebih memperhatikan keberadaan organisasi Kekeluargaan Kerukunan Suku Moi (KKSM).
Ia menekankan bahwa perempuan Moi selama ini merasa terpinggirkan, padahal tanah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong adalah warisan leluhur kami, tegas Sarlota
Menurut Sarlota, KKSM memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Moi, termasuk perempuan Moi yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap kepemimpinan Bapak Elisa Kambu bisa lebih memberi ruang dan perhatian bagi organisasi KKSM, terutama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Moi. Tanah ini adalah tanah nenek moyang kami, dan kami ingin agar perempuan Moi juga memiliki peran yang lebih diakui dalam pembangunan,” ujar Sarlota.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat Moi, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ia juga berharap pemerintah daerah bisa lebih terbuka dalam berdialog dengan organisasi KKSM demi kepentingan bersama.
Dengan kepemimpinan Elisa Kambu sebagai gubernur yang baru nanti nya, masyarakat Moi berharap adanya kebijakan yang lebih inklusif serta pengakuan yang lebih besar terhadap peran perempuan dalam pembangunan daerah.
Acara ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan diskusi interaktif, laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, serta pemilihan kepemimpinan baru yang akan membawa KKSM ke arah yang lebih maju dalam lima tahun ke depan.
Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, KKSM berkomitmen untuk terus menjadi pilar utama dalam memperjuangkan hak, peran, dan pemberdayaan perempuan Moi di tanah Papua.
