Pemprov Papua Gelar Temu Daerah PBJ Pemerintah Se-Provinsi Papua di Biak

Lensapapua, Biak – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro layanan pengadaan barang dan jasa Setda provinsi papua gelar kegiatan Temu Daerah yang di rangkaian dengan Sosialisasi Perpers No 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi papua dan provinsi papua barat serta Pergub No 14 Tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa pemerintah di provinsi papua, di Hotel Asanah Biak, Jumat (29/11/2019).

Kegiatan yang mengangkat tema “Menuju pusat keunggulan PBJ di tanah Papua” ini diikuti oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) se-provinsi papua maupun PA, KPA, PPK di lingkup Biak numfor.

Menghadirkan para narasumber antara lain Ir Tatang Rustandar Wiraatmadja, Direktur Pengembangan SDM pengelola Pengadaan (LKPP RI), Kasubdit pengembangan SDM pengelola pengadaan dari LKPP RI Ria Agustina Nasution, Kepala bagian pengadaan barang jasa kota sukabumi Fahrul Rozi dan Kepala biro layanan pengadaan barang dan jasa setda provinsi papua Debora Solosa.

Kegaitan ini bertujuan untuk berbagi informasi peraturan dan pengalaman serta membuka wawasan mengenai kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan tata kelolanya serta untuk menuju UKPBJ – unit kerja penggandaan barang jasa unggulan di tanah papua.

Dalam sambutan Bupati Biak numfor yang di bacakan oleh Asisten II Setda Biak numfor Ferry Betay dikatakan bahwa kegiatan ini sangat penting mengingat tugas dan peran Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dukungan dari pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan bagian PBJ atau UKPBJ menuju pusat keunggulan pengadaan, walaupun disadari banyak tantangan yang dihadapi antaralain rendahnya kepercayaan publik terhadap proses proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tantangan dalam menjaga integritas prinsip dan etika pengadaan.

Upaya membangun profesionalisme SDM pengadaan dikarenakan minimnya minat ASN menjadi pengelola pengadaan, banyak intervensi tekanan dan tuntutan dari berbagai pihak dan bagaimana mengsinkronkan kebijakan pengadaan dengan program kerja penganggaran, pembayaran sampai dengan pengelolaan aset sehingga kedepan diharapkan bagaimana mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai jalan menuju predikat WTP sesungguhnya.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memantapkan dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kita kepada masyarakat di Biak numfor secara khusus dan di Papua pada umumnya,” Pungkasnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.