Masalah Layanan Pendidikan Urusan Wajib Pemerintah

IMG_5748

Lensapapua – Ketua DPRD Kabupaten Sorong, melalui Wakil Ketua I H. Rakhman, mengemukakan, bahwa terkait pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada urusan pendidikan adalah urusan prioritas yang wajib dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, ujarnya, di Aimas, Jum’at (1/5).

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 49 menyebutkan, bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen dari total anggaran, baik APBN maupun APBD.

 Sehubungan dengan itu untuk Pemkab Sorong melalui APBD 2015 ini, ujar Rakhman sudah memenuhi amanat itu, yakni dialokasikan 20 persen dari total APBD.

 Untuk tahun 2015 ini sudah dianggarkan Rp 195 miliar. Adapun program untuk pendidikan 9 tahun khusus biaya operasional sekolah ada sekitar Rp 33 miliar, sedangkan yang lainnya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pendidikan.

 “Jadi sudah tidak ada lagi keluhan masalah biaya, karena semua biaya pendidikan sudah diprioritaskan, baik di APBN maupun APBD,” sebutnya.

 Dengan alokasi anggaran yang cukup besar maka otomatis kesejahteran guru diperhatikan. Selain gaji, para guru juga memperoleh dana sertifikasi. Dan ini juga akan menambah pendapatan guru.

 “Justru yang saya melihat sekarang, bahwa anak-anak itu juga mau  jadi guru. Karena profesi guru dari tingkat pendapatannya sudah cukup tinggi, tandasnya.

 Terkait dengan berbagai dukungan program pendidikan di Kabupaten Sorong, ujar Rakhman,  kami dari DPRD sangat memprioritaskannya, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rim/Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.