Kelanjutan Pembangunan Bandara Internasional Segun Dikabupaten Sorong Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Wakil Bupati Sorong Pimpin rapat bersama Staf khusus Kementerian Perhubungan.

Lensapapua- Pembangunan Bandara Internasional Segun Kabupaten Sorong masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.

 

Proses pembangunan di Bandara tersebut telah dirintis oleh mantan Bupati Sorong Stepanus Malak, dengan harapan keberadaan Bandara ini bisa memperlancar arus keluar masuknya penumpang maupun barang, khusus di wilayah timur Indonesia.

 

Seperti Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, di mana yang terjadi selama ini, misalnya  jika ada keberangkatan jamaah calon  haji dari wilayah ini ini harus melalui Embarkasi Makassar.

 

Demikian disampaikan Wakil Bupati Sorong Suka Harjono dihadapan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana bersama rombongan di daerah ini, Senin (10/8-2020).

 

Keberadaan Bandara Segun, menurut Wabup Sorong akan sedikit menekan kost (biaya), dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan yang ada.

 

“Tapi bagaimana pun apabila pembangunan Bandara masih terfokus ke wilayah barat dan tengah Indonesia, maka kami dari bagian Timur mau kemana,” pungkasnya.

 

Sehingga dibutuhkan suatu aturan yang komprehensif  melalui dukungan Kementerian Perhubungan, dengan luasan yang ada di kawasan Bandara ini, tandas Suka Harjono.

 

Karena ini merupakan ikon Provinsi Papua Barat tentu kami terus membutuhkan campur tangan gubernur, dan bukan  Bupati Sorong saja.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Nathanael menjelaskan,  sesuai dengan masterplan luasan lahan ada sekitar 400 hektare.

 

Bahkan Pemkab Sorong telah menyelesaikan ganti rugi sekitar Rp 15 milyar. Sedangkan untuk pengurusan sertifikatnya akan menelan biaya sekitar Rp 1 milyar lebih, sesuai dengan informasi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat.

 

Jadi, sebenarnya untuk pengurusan pelepasan dari masyarakat adat semuanya sudah selesai hanya tinggal proses di BPN, sebutnya.

 

Terkait dengan hal itu, Nathanael minta pihak Kementerian Perhubungan untuk membantu biaya pengurusan sertifikatnya saja, dan tak perlu dibayar ganti rugi lahannya.

 

Dengan adanya berbagai masukkan tersebut,  Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana meminta stafnya untuk mencatat, dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinannya. (Red/rim)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.