Lensapapua- Pemerintah daerah Kabupaten Sorong melalui bidang Veryfikasi gelar pertemuan dengan seluruh bendahara, baik itu bendahara barang, bendahara pengeluaran mau pun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait persiapkan akhir laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun 2015, ujar Wakil Bupati Sorong, Suko Harjono, S.Sos., M,Si. Senin (18/1)
Hal ini kata Suko sangat penting sekali, mengingat adanya perubahan-perubahan dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang dulunya menggunakan SIMDA berbasis Kas, sekarang telah mengalami perubahan yakni berbasis Akrual.
Perbedaan-perbedaan ini menjadi bahan yang harus dievaluasi dengan baik dari seluruh SKPD, mana yang sudah menyelesaikan laporannya dengan dengan tuntas dan SKPD mana yang belum, karena menyangkut kesiapan para bendahara, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI ) perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan. Sehingga ukuran presentase yang akan dicapai diakhir Januari ini semua sudah clear/beres. Ujar Suko.
Lanjut dikatakan Suko, karena bulan Pebruari awal kita sudah siap untuk menerima tim BPK-RI perwakilan Papua Barat untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan secara terperinci untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2015.
Menurut Suko, presentase kesiapan dari sisi administrasi sudah mencapai hampir 80%, tetapi laporan secara fisik juga harus bisa diupayakan untuk selesai. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD maupun bendahara pengeluaran dan bendahara barang dapat segera menuntaskan semua permasalahan yang ada, kata Suko.
Karena kalau penyajian laporan akhir penggunaan anggaran pemerintah daerah ini bisa tersaji dengan baik, maka sesuai hasil audit BPK-RI perwakilan Papua Barat nanti, itulah yang akan menentukan apakah kita bisa meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP )
Tetapi kita harus tetap optimis, oleh sebab itu saya sangat menghimbau seluruh bendahara agar jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal kecil juga bisa menjadi masalah jika tidak segera diselesaikan, pungkas Suko. Red