banner 468x60

Bupati Sorong Pimpin Rakor Tingkat SKPD

banner 120x600
banner 468x60

Rapat koordinasi.

Lensapapua – Bupati Sorong Dr. Stepanus Malak, M.Si, memimpin langsung rapat koordinasi tingkat satuan kerja perangat daerah terkait dengan berbagai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti penanganan masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya.

banner 325x300

Misalnya bidang pendidikan, dimana ada sekolah yang hanya memiliki satu guru saja akan menjadi masalah juga. Padahal mulai tahun ini khusus untuk pendidikan dasar tidak perlu kita jalankan lagi, karena prosesnya sudah dilakukan secara terus menerus, dan kita pikirkan adalah pendidikan di tingkat perguruan tinggi, katanya, Senin (21/9).

Kita harus akui bahwa persoalan itu terjadi pada daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur. Namun setelah terbuka akses infrastruktur baru kita ketahui secara pasti persoalan-persoalan dasar pada beberapa daerah di wilayah pedalaman khususnya terutama masalah guru, akui Bupati Malak.

Ada juga pembangunan fisik gedung sekolah sejak tahun 1970-an, maka saya usulkan tahun depan agar rencana pembangunan fasilitas sekolah tersebut untuk segera diperbaiki. Termasuk juga pengadaan tenaga guru untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah tersebut.

Begitu pula penempatan pegawai kesehatan yang sudah berstatus PNS sering juga tidak berada di tempat tugas, dan malah yang ada hanya pegawai kontrak saja maa hal seperti ini perlu dikaji lagi secara baik, ujar Bupati Malak.

Bidang pelayanan pemerintahan pun sama. Jika ada pegawai atau kepala distrik jarang berada di tempat tugas akan berdampak langsung pada masaalah pelayanan. Hal seperti ini segera diambil tindakan tegas, yang salah satu Kepala Distrik Klaili hari ini kita ganti dengan pejabat yang baru kita lantik hari ini.

“Kita butuhkan orang yang benar-benar mau bekerja untuk melayani masyarakat, tapi kalau enggan bertugas maka segera diganti saja.” Begitu pula pejabat yang lain akan kita lihat lagi masalah kinerjanya.

“Jangan terkesan pegawai makan gaji buta, dan itu juga bisa masuk kategori korupsi. Kita bekerja sudah masing-masing ada tanggungjawabnya, dan bukan hanya untuk kepentingan suatu kelompok tertentu saja, sehingga hal itu tidak kita harapkan,” tegas Malak. (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.