Lensapapua– Kepala bidang Asset badan pengelola keuangan dan asset daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Salmon Samori,S,Sos.M,Si. mengatakan sudah ada data asset sebagai data awal bagi bidang asset, namun dalam kegiatan pendataan pada saat itu masih banyak asset yang terlewat,tidak tercatat bahkan masih terjadi penggandaan pencatatan, demikian penyampaiannya dihadapan para bendahara barang dari seluruh SKPD,distrik maupun kelurahan yang ada dilingkup Pemkab Sorong,saat pelaksanaan kegiatan diruang Bappeda Kabupaten Sorong. Selasa 30/9.
Dijelaskannya bahwa data tersebut sudah masuk pada neraca SKPD atau dineraca keuangan Pemkab Sorong, sehingga untuk merubah angka dan data tersebut tidak gampang bagi bidang asset,karena sudah diketahui oleh tim Auditor atau dalam hal ini BPK dan BPK-P, jelasnya.
Untuk itulah kami dari bidang asset akan menginventarisasi ulang untuk menambah memberikan blanko kepada masing-masing SKPD untuk mengisi data asset yang belum ter-akomodir, Karena sesuai hasil audit BPK ditahun ini, masih banyak asset yang merupakan milik Pemkab Sorong ,tetapi dalam catatan atau daftar inventarisasi di KIB masing-masing SKPD tidak tercatat,apakah itu asset tanah,bangunan maupun peralatan serta asset-asset lainnya,beber Samori.
Sehingga melalui pertemuan yang dilakukan saat ini sekaligus penyerahan blanko untuk diisi dan dikembalikan,jika ada asset yang sudah tercatat,maka tidak perlu lagi dicacat kembali,jika belum tercatat maka harap dicatat, lalu secara keseluruhan harap dilaporkan kepada kami bidang asset, agar sesuai dengan PP 71 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual yang akan diberlakukan pada tahun 2015 mendatang, Pemkab Sorong sudah harus memberlakukan hal itu,tegasnya.
Ditambahkannya, sebelum persiapan laporan keuangan, neraca yang utama untuk disiapkan adalah neraca asset,untuk itu data yang kita minta tolong diisi dan segera dikembalikan,karena sebelum dimasukkan kedalam data neraca atau ditetapkan sebagai asset maka akan dilakukan perhitungan untuk dapat mengetahui penyusutan dari pada asset-asset tersebut,bebernya.
Karena untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2015 mendatang, neraca asset atau penyusutan tersebut harus dilakukan, sehingga kami sangat berharap agar seluruh bendahara SKPD dapat menyiapkan hal itu,karena jika tidak dilakukan,meskipun opini Pemkab Sorong tahun ini sudah mendapat WTP, maka bisa saja kembali menurun atau Disclaimer apa bila tidak didukung oleh data asset yang akurat,karena penilaian opini meningkat atau menurun tergantung dari data asset tersebut, ungkapnya.
Kemudian inventarisasi yang dilakukan dalam hal ini adalah pengisian data, termasuk asset tanah yang dimiliki oleh dinas pendidikan,kesehatan karena banyak Puskesmas,Pustu,sekolah yang dibangun, tetapi tanah tersebut belum memiliki pelepasan adat dan sertifikat, olehnya itu kami berharap agar nantinya hal ini tidak dipermasalahkan oleh sipemilik tanah, imbuhnya.
Dengan demikian melalui kegiatan ini sangat diharapkan pengisian data-data tersebut harus akurat agar bisa dianggarkan pembuatan sertifikatnya ditahun depan, yang tentunya harus dikoordinasikan kebagian pertanahan dan pemerintahan terkait dengan ganti ruginya, karena tugas kami dibidang asset hanya untuk menginventarisir ataupun mengakomodir semua asset yang ada di Kabupaten Sorong ini. Pungkas Samori. (Red)