Lensapapua – Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru mengatakan, data informasi kependudukan tentu sangat berkaitan erat dengan berbagai kebijakan pemerintah.
Dengan harapan, berbagai program yang telah dan akan dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran.
Dengan demikian, Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) setempat, bisa berkoordinasi langsung dengan Disdukcapil maupun OPD terkait lainnya.
Demikian dijelaskan Bupati Sorong kepada sejumlah awak media, usai membuka pelatihan teknis peningkatan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) bagi tim pendataan keluarga, yang berlangsung Senin (22/3-2021) di Aimas.
Sementara itu, Kepala BKKBN Papua Barat Philmona M. Yarollo menuturkan, dengan adanya kegiatan ini agar kita bisa memperoleh data basis keluarga sebagai data awal merencanakan pembangunan.
Jadi, dengan data ini sebagai salah satu informasi peserta keluarga berencana juga ada berbagai program pemerintah terkait lainnya.
Tujuan dari pendataan keluarga ini ada tiga indikator yang akan didata, yakni ada indikator yang berkaitan dengan keluarga, indikator kependudukan yang berlaitan dengan keluarga berencana.
Namun, ada pula indikator untuk stunting. Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak, dimana kita juga memiliki formulir untuk pendataan keluarga serta juga formulir stanting.
“Dengan harapan, kita bisa memperoleh data valid bagi keluarga yang dikategorikan stunting, yang ke depean ada intervensi program yang dilakukan bukan saja kami dari BKKBN, tapi ini merupakan lintas sektor, baik dari pusat, provinsi hingga ke berbagai daerah ke tingkat paling bawah,” pungkasnya. (rim/red)
