Lensapapua – Rencana MCP (Monitoring Center Preventif) terkait rencana aksi sejak kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sorong sejak lama dilakukan, ujar Bupati Johny Kamuru didampingi Wabup Suka Harjono kepada sejumlah awak media di daerah ini.
Dalam rapat tadi, terkait dengan masalah asset masalah manejemen kepegawaian, masalah perizinan, masalah LHKPN (Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara), termasuk terkait pengelolaan dana desa sudah kita bahas bersama dengan Satgas KPK Wilayah V Perwakilan Papua Barat, yang berlangsung di aula Baperlitbang Kabupaten Sorong, Senin (1/3-2021) di Aimas.
Dari beberapa itu memang sudah ada pula beberapa area yang kita anggap sudah baik. Kabupaten Sorong termasuk kategori terbaik ketiga di Papua Barat setelah Kaimana dan Kabupaten Manokwari, jelas Johny Kamuru.
Meskipun kita berada di urutan ketiga di Papua Barat, saya menganggap kita belum maksimal bekerja. Dengan rapat tadi kita libatkan semua OPD agar bagaimana kita sama-sama bekerja yang lebih baik lagi, sesuai dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab setiap OPD, imbaunya.
Jika, semua OPD punya komitmen baik, maka apa yang kita lakukan akan berjalan dengan baik.
Bahkan, tadi kita sudah saya tegaskan bersama KPK jangan hanya bicara masalah secara administrasi saja, tapi secara substansi juga harus dilakukan dengan baik pula, aku Bupati Sorong.
Jelasnya kita akan terus fokus, baik terkait dengan masalah perzinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-P2TSP), terkait dengan perencanaan dari Bappeda, Keuangan, manajemen kepegawaian terkait dengan ASN, terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah maupun OPD lainnya, yang berhubungan langsung dengan pelayanan, dan itu semua kita harus lebih fokus lagi, urai JK-sapaan akrab Johny Kamuru. (Rim/red)
