Tapal Batas Kilo Meter 18 Dilayani 2 Pemerintahan

Jakson Kambuaya, S.STPd., Kadistrik Sorong Kabupaten.

Lensapapua–  Menyangkut persoalan tapal batas antara pemerintah Kota dan pemerintah Kabupaten Sorong tepatnya dikilo meter 18 sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Papua Barat.Apakah wilayah tersebut masuk kedalam wilayah pemerintahan kota Sorong atau masuk kedalam pemerintahan Kabupaten Sorong.

Hal ini akan menjadi satu persoalan, mengingat kepentingan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat setempat menjadi kurang maksimal, selain itu juga menyangkut kepentingan pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada 2017 mendatang bisa berdampak negatif.karena sebagian warga masyarakat dikilo meter 18 menginginkan masuk dalam wilayah pemerintahan kota dan sebagian lagi ingin masuk dalam pemerintahan Kabupaten Sorong.

Terkait dengan persoalan ini Kepala Distrik Sorong Kabupaten, Jakson Kambuaya, S.STPd.,menjelaskan bahwa menyangkut distrik tersebut, selama ini pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Klablim sudah terlebih dahulu berjalan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dikilo meter 18. Dan beberapa waktu lalu pemerintah Kota Sorong juga sudah membentuk Distrik baru untuk wilayah kilo meter 18 yaitu Distrik Klaurung, jelasnya kepada media ini, Jumat (26/8)

Tetapi sebagai kepala distrik Sorong Kabupaten, kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SK yang sudah diberikan oleh Bupati Sorong, karena sebagian masyarakat yang ada disana juga sangat mendukung kami, sehingga kami tetap harus menjalankan amanah tersebut, ujar Jakson.

Menurut Jakson, untuk sementara ini kantor distrik Sorong Kabupaten sudah ada diwilayah kilo meter 17 ( diwilayah perumahan perkebunan-red) meskipun gedung kantor tersebut masih dikontrak, sambil menunggu pembangunan kantor distrik yang saat ini juga sudah dibangun dan sudah rampung dijalan Intim Pura, tinggal peresmiannya saja, beber Jakson.

Untuk pelayanan terhadap masyarakat, kata Jakson sejak distrik Sorong Kabupaten ini disahkan pada tahun 2009 lalu (meskipun sudah ada sejak dahulu sebelum pembentukan Kota Sorong-red) banyak program yang sudah dijalankan seperti PNPM Mandiri dan Dana desa.

Sehubungan dengan tapal batas, untuk 5 kampung yang ada dibawah naungan distrik Sorong Kabupaten, untuk saat ini belum bisa menerima dana desa, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan wilayah ini harus memiliki nomor Registrasi atau kode wilayah.

Akan tetapi untuk mengganti dana desa tersebut, Pemkab Sorong mengambil satu kebijakan dengan memberikan bantuan melalui APBD  sebagai pengganti dana desa tersebut, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang ada di 5 kampung tersebut bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat tidak merasa kecewa dan tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong, kata Jakson.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.