Pimpinan Dan Seluruh Unsur Harus Berkomitmen Untuk Kelola APBD Secara Tranparansi

banner 120x600
banner 468x60

Sumitro.Kepala perwakilan BPK-P Provinsi Papua Barat

Lensapapua– Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Papua Barat. Sumitro,SE,AK,MM,CA,CFrA. Mengatakan,supaya Papua Barat dalam penilaian tidak selalu Disclaimer,Maka tergantung pada komitmen dari kepala daerah dan semua unsur dari daerah itu sendiri untuk mengelola APBD secara transparansi,akuntabel dan partisipatif. Katanya. Kamis 07/8.

banner 325x300

BPK-P secara terus menerus dan berkesinambungan telah melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah dari 12 kabupaten 1 kota dan 1 provinsi yang ada dibawah naungan provinsi Papua Barat. Terangnya.

Adapun pendampingan yang kami lakukan yakni mulai dari perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan,pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan juga di Audit oleh BPK.Hal ini kami lakukan sedapat mungkin untuk menjaga waktu,kualitas dan menjaga komitmen dari semua unsur yang ada untuk ber-akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan daerah.

Olehnya itu sesuai dengan data yang ada di BPK-P, bahwa pemerintah daerah se provinsi Papua Barat sudah menampakkan keinginan untuk ber-akuntabilitas.Dibuktikan dengan pada tahun 2011 hanya ada 2 kabupaten yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),pada tahun 2012 naik menjadi 5, untuk tahun 2013 BPK-P mengharapkan adanya 3 daerah yang dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta 7 yang WDP dan tinggal 2 daerah saja yang masih Disclaimer.Hal ini dikarenakan kegiatannya yang masih relatif lamban.Dengan demikian sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa menurut penilaian BPK-P. Terang Sumitro. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.