Permasalahan Kepemilikan Tanah Adat Yang Belum Tuntas Menjadi PR Bagi SKK Migas

Elan Biantoro. Humas SKK Migas pusat

Lensapapua–   Terkait dengan masih adanya beberapa permasalahan yang belum diselesaikan oleh pihak SKK Migas terhadap masyarakat pemilik tanah adat, hingga saat ini masih menjadi PR (Pekerjaan rumah)  bagi kami, jelas Vice President External Relations SKK Migas, Elan Biantoro. Jumat (06/11)

Menurut Elan, penyelesaian menyangkut hak ulayat atau tanah adat, saat ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan kami masih mempelajari tentang PP tersebut, agar kami bisa menyelesaikan persoalan ini secara tuntas,  Apalagi hak ulayat menjadi satu hal yang khas/spesifik di Papua, ujarnya.

Hanya saja kendala utama didalam penentuan hak ulayat tersebut belum ada ketentuan hitam diatas putih, dalam hal ini semuanya masih berdasarkan budaya adat Papua secara turun temurun, jika saja hal ini ada secara tertulis , maka akan menjadi satu pedoman dan satu keharusan untuk membuat SKK Migas bisa lebih memahami itu, kata Elan.

Lanjut dijelaskan Elan, dengan nya PP tersebut kami juga belum mengetahui secara pasti, apakah sudah mengakomodir semua kepentingan-kepentingan pemilik hak ulayat, jika memang kepentingan-kepentingan pemilik hak ulayat tersebut secara keseluruhan sudah diakomodir, maka kami dari pihak SKK Migas akan menyelesaikan itu, kata Elan. (Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.