Pemutahiran Data Pemilih Jadi Issu Nasional

Ketua KPUD Kab Sorong, Marthinus Nasarani, SH.

Lensapapua – Penyelenggaraan bimbingan teknis pemutahiran data pemilih menjadi issu nasional. Jika terjadi pendobelan data pemilih atau KTP harus ditertibkan.

Untuk itu dengan adanya materi Bimtek (bimbingan teknis) yang akan dilaksanakan nanti harus diiukti dengan baik.  Perlu saudara ketahui bahwa PPDP (petugas pemutahiran data pemilih) adalah garda terdepan dari Komisi Pemilihan Umum, ujar Ketua KPU Kabupaten Sorong Marthinus Nasarany, SH, saat mengadakan Bimtek pemutahiran data pemilih yang diikuti 400 orang lebih dari tujuh distrik pada gelombang pertama ini, Kamis (1/9).

Secara hirarki kita baik dari KPU pusat ke KPU provinsi dan terus ke KPU Kabupaten Sorong, selanjutnya diteruskan ke PPD (panitia pemilihan  distrik, PPS(panitia pemungutan suara) dan ke PPDP(petugas pemutahiran data pemilih) maupun kepada KPPS yang akan dibentuk besok.

Tugas PPDP adalah petugas terdepan (ujung tombak) dari KPU sehingga dia harus bekerja dengan baik. Karena hak sebagai pemilih di wilayah kerja PPDP ditentukan oleh saudara-saudara yang di wilayah tersebut.

“Jangan sampai jika tidak suka dengan seseorang lalu saudara tidak mendata, dan hal seperti itu salah. Ada ancaman pidana bagi PPDP yang apabila ada orang berada di tempat tidak didata oleh saudara-saudara, yang konsekwensi hukumnya sangat besar, dimana bapak/ibu bisa digugat,”imbau Marthinus.

Tugas PPDP harus siap kerja dengan waktu yang full mendatangi rumah warga. Jangan sampai ada warga rumahnya jauh akhirnya tidak mendata itu akan berbahaya bagi saudara sendiri. Bisa juga yang mungkin ada masalah keluarga akhirnya PPDP tidak mau mendatanya dan hal itu tidak boleh terjadi, jelasnya.

“Tinggal persoalan keluarga atau pribadi.” Tugas Negara harus dilaksanakan, karena saudara sudah direkrut oleh Negara untuk membantu tugas pemerintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Jika PPDP gagal mengemban amanat ini maka kita semua gagal. Begitu pula ketika Panwas (panitia pengawas) datang untuk mengkrosscek bapak/ibu  pertama harus ditanya identitas jelas. Jika itu memang benar-benar Panwas lapangan maka harus bekerjasama dengannya.

Sebagai PPDP harus bekerjasama dengan Panwas dan jangan tertutup. Mengingat kita di KPU dan Panwas Kabupaten Sorong selalu kedepankan kerjasama secara terbuka atau saling memberi informasi.

“Kita bekerjasama untuk hal positif dan bukan sebaliknya dan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.  Kerjalah dengan baik dilandasi sepenuh hati, dan jangan sampai ada hak konstitusi seseorang di wilayah kerja saudara tidak berhak untuk memilih hal itu sangat berbahaya karena sudah didata oleh saudara,”sarannya.

Selain itu diupayakan semua pemilih harus terdata. Soal kriterianya akan dijelaskan dalam materi sehingga perlu diikuti dengan baik. Suksesnya PPDP adalah suksesnya KPU untuk perlu dilaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, pungkasnya.

Kegiatan Bimtek petugas pemutahiran data pemilih yang dikikuti 7 distrik pada gelombang pertama hari ini, yakni Distrik Aimas, Mariat, Sorong, Mayamuk, Salawati, Mayamuk dan Distrik Moisegen, diawali dengan penetapan dan pengangkatan PPDP melalui surat keputusan yang disampaikan oleh staf KPU Kabupaten Sorong.

Untuk peserta Bimtek gelombang kedua dan tiga akan berlangsung besok hingga Sabtu 3 September mendatang dari  23 distrik yang lainnya.  (rim/red)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.