Lensapapua – Pemeritah Kabupaten Sorong telah melakukan workshop tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, yang berlangsung di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 31 Agustus 2015 lalu.
Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, dengan melibatkan instruktur dari BPKP pusat dan BPKP
Perwakilan Provinsi Papua Barat Manokwari. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sorong, melalui Wakil Bupati Suka Hardjono, S.Sos, M.Si.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubukominfo Kabupaten Sorong Ir.Natanael, M.Si kepada media ini, Jum’at (18/9).
Kegiatan ini lakukan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, dan hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk reward bagi semua SKPD di Pemkab Sorong yang telah berusaha keras meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga berhasil mendapatkan opini dari BPK pusat terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Sorong, yaitu opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) berturut-turut selama 2 tahun, yakni tahun anggaran 2013 dan 2014.
Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Pemerintahan.
Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah selama ini, yaitu menggunakan berbasis kas, namun mulai tahun anggaran 2015 ini akan dilakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
“Hal yang terpenting dari sistim berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan pristiwa itu terjadi , tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar,”jelas Natanael.
Dan juga basis akrual diterapkan untuk pengakuan pendapatan LO, beban aset, kewajiban dan ekuitas. Selama pelaksanaan workshop yang diikuti oleh 90 peserta sangat diminati dan terlihat adanya keseriusan dari peserta. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya masukan serta pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut materi yang diberikan oleh instruktur maupun kritikan-kritikan materi dari peserta lainnya yang kelihatanya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan.
Dari setiap sesi yang diberikan selalu dihadiri oleh peserta secara lengkap dan terlihat suasana cukup menyenangkan, karena banyaknya pengalaman-pengalaman dari beberapa SKPD disampaikan secara humor, tetapi juga memancing reaksi dan membangkitkan nalar bagi setiap peserta maupun narasumber untuk mencari solusi secara pragmatis namun tidak keluar dari aturan yang berlaku.
Walaupun pelaksanaan ini dilakukan di Batam, tidak membuat peserta terlena untuk meninggalkan tempat pelatihan atau workshop. Namun para peserta secara disiplin mampu membagi waktu dengan baik, sehingga tujuan utama dari workshop ini dapat dikatakan berhasil baik dari sisi kualitas maupun dari sisi cakupan materi yang diberikan, jelas Natanael menambahkan.(rim/Red)
