Masyarakat Adat “Titip Pesan Otsus” Untuk Presiden Terpilih

Lensapapua- Pemilihan presiden tinggal menghitung hari, siapapun kandidat yang nantinya menang baik pasangan capres-cawapres Jokowi-JK maupun Prabowo-Hata tetap akan menjadi pemimpin pilihan rakyat Indonesia yang bertugas untuk melayani masyarakat di seantero bumi Nusantara ini.

Menanggapi pilpres kali ini, Ketua Lembaga Maysarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong, Korneles Usily mengatakan ke-empat kandidat yang saat ini menjadi Capres dan Cawapres merupakan putra terbaik indonesia. Pihaknya siap memberikan kontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Pilpres di wilayah Kabsor. “Yang pasti kami mendukung pelaksanaan Pilpres dan kami siap untuk memberikan kontribusi dalam menentukan calon pemimpin pilihan kami,” ujar Korneles saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Bagi presiden terpilih, Usily mengatakan sebagai pemimpin bangsa harus mampu mengembankan amanat rakyat serta berani memberantas segala bentuk kebobrokan birokrasi yang selama ini terjadi di Negara ini. Khusus untuk wilayah Papua, presiden diminta untuk jeli melihat kebutuhan masyarakat dan mampu memutuskan mata rantai kemiskinan yang selama ini terjadi. “Kami punya otsus tetapi kami masih menderita, dana Otsus yang begitu besar mengalir dari pusat hilang entah kemana, ini menjadi PR yang harus dikerjakan oleh presiden terpilih nanti,” kata Usily.

Pemerintah pusat,melalui kepemimpinan presiden terpilih harus bisa memastikan hak-hak orang asli Papua yang terbingkai dalam Otsus itu benar-benar sampai ke masyarakat akar rumput melalui system pengawasan yang intens, sehingga dana Otsus tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. “Jangan hanya Gubernur, Walikota, Bupati dan anggota dewan terhormat saja yang sejahtera, masyarakat juga harus sejahtera karena dana Otsus itu dikasih untuk masyarakat bukan untuk pejabat,” ungkapnya.

“Bila perlu bentuk tim independen yang khusus untuk mengelola dana Otsus. Dana tersebut harus disimpan di suatu Bank dan setiap masyarakat yang memiliki hak menyimpan rekeningnya masing-masing, bukan ditangan birokrasi seperti yang sekarang ini. Buatlah tim independen untuk bekerja, menyimpan dan mengelola dana itu untuk masyarakat asli Papua agar masyarakat bisa sejahtera hingga daerah terpencil,” tambahnya.

Hal ini, kata Usily harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar kedepannya gejolak-gejolak di Papua yang berteriak minta merdeka bisa berhenti. “Jika pemberdayaan bagi orang Papua dilakukan serius dari pusat hingga daerah saya jamin tidak ada orang Papua yang demo dan minta merdeka,” ungkapnya sembari menambahkan Jika ingin NKRI harga mati bagi orang Papua maka kesejahteraan orang Papua juga harus bisa jadi harga mati bagi Pemerintah. (Joy/Red)

Exit mobile version