Tingkatkan Pengertian Hukum, Kapolda PB, Berikan Kuliah Umum

Kapolda Papua Barat Brigjend Pol Martuani Sormin M.Si didampingi Wakil rektor III Unipa Manokwari,HENDRIK ARWAM, S.S, M.Hum saat memberikan keterangan pers (fto.ian)

MANOKWARI, Lensapapua — Kapolda Papua Barat Brigjend Pol Drs Martuani Sormin M.Si kembali memberikan “Kuliah Umum “ kepada Mahasiswa-Mahasiswi Unipa Manokwari, dan dihadiri Hendrik Arwam, S.S, M.Hum Wakil Rektor III Bid. Kesiswaan, Pembantu / Dekan dan para Dosen, kegiatan ini Kapolda di dampingi para Pejabat Utama Polda yang berlangsung di Kampus Aula Pertemuan Unipa (25/3).

Kapolda dalam memberikan perkuliahan tersebut antara lain menyangkut exsistensi Polda Papua Barat, dan jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntunan Undang-Undang Kepolisian no. 2 tahun 2002 yakni sebagai :Pengayom, Pelindung, Pelayan dan penegakan Hukum, dan tentang memahami beberapa hal terkait pentingnya memahami prosedur serta menjaga ketertiban umum khususnya saat melakukan aksi demonstrasi (unjuk rasa).

Selain itu Kapolda juga mengemukakan, di era demokrasi saat ini masyarakat diberi kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk melakukan demonstrasi untuk mengekspresikan aspirasi sekaligus kontrol terhadap Pemerintah. Tapi kebebasan itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Kalau dilakukan dengan cara melawan hukum akan berhadapan dengan hukum, bahkan berhadapan dengan masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum bukan sekadar menindak orang yang melanggar hukum, tetapi lebih jauh dari itu adalah mengajak orang memahami hukum, sadar hukum, menerapkan hukum, sehingga tercipta tertib hukum. Jika sudah tercipta tertib hukum, tugas penegak hukum hanya memelihara ketertiban yang ada.

Kapolda juga menegaskan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengembangkan sikap intoleran dan praktik demonstrasi anarkis yang tidak sesuai dengan norma hukum. Tindakan penegakan hukum itu akan dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ibarat mengambil ikan dalam kolam, dapat ikannya tetap bening airnya.

“Saya beri keyakinan kepada bapak-bapak dosen dan mahasiswa, Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap praktik-praktik demonstrasi yang anarkis dan tidak sesuai ketentuan. Sikap intoleransi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu juga harus dicegah karena berbahaya bagi bhineka tunggal ika dan keutuhan NKRI. Oleh sebab itu jika tidak sesuai dalam memberikan pemberitahuan saat melakukan aksi atau demonstrasi maka akan dikenai sanksi sesuai UU 1998,” Tegas Kapolda

Kapolda juga menghimbau sebagai mahasiswa/i wajib memiliki predikat asumsi yang akademis. Yakni dalam menuturkan bahasa dan sebelum ingin melakukan tindakan demonstrasi atau unjuk rasa harus patuh sesuai aturan.

“Tentunya semua ada mekanismenya. Dan harus dikawal oleh aparat kepolisian. Sebab dalam melaksanakan tugas, kami polisi juga akan diperiksa dan diaudit jika apa yang dilakukan tidak sesuai mekanisme yang ada,”Jelasnya

Melalui hal ini Kapolda berharap, setiap mahasiswa/i  jika ingin melakukan sesuatu perubahan yang baik kepada negara, dalam menyampaikan aspirasi dari sudut pandangnya sekiranya kedepan dapat saling menghargai menjaga perasaan orang lain, serta ketertiban umum dan seraya sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. (ian)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.