Lensapapua, Menjelang sidang paripurna non APBD, DPR Papua Barat menjaring masukan masyarakat guna menyempurnakan materi sejumlah rancangan peraturan daerah provinsi di Hotel Aquarius, Selasa (15/12/2020).
Wakil Ketua II DPR PB, Saleh Siknun, SE menjelaskan, sosialisasi ini merupakan agenda legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua Barat terkait ranperdasi sebelum dibahas ada sidang paripurna.
“Untuk di Kabupaten Sorong, ditugaskan enam orang antara lain, saya sendiri, Darwin Pasaribu, Febri Jean Andjar, Bernike Kalami, Abdullah Gazam dan Eko Tavip Maryanto”, ucapnya.
Sesuai jadwal, penjaringan aspirasi ini dilaksanakan di seluruh Papua Barat dan akan berakhir pada Kamis (17/12/2020) mendatang.
“Kami berharap agenda kerja ini dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak mengganggu jadwal sidang paripurna non APBD nanti, karena seperti diketahui waktu yang sudah sangat mepet “. Kata Seknun.
Pada kesempatan itu, Saleh Seknun mengemukakan, pembahasan APBD Papua Barat berpotensi molor karen hingga kini materi pembahasan belum diserahkan oleh pihak eksekutif.
“DPR sudah pertanyakan materi pembahasan APBD tahun 2021 sejak bulan Oktober lalu, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diserahkan. Bisa jadi nanti sidang paripurna non APBD yang akan berlangsung duluan”, ujar Saleh.
Pihaknya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan masukan-masukan terkat ranperdasi yang akan dibahas sebelum disahkan menjadi Perdasi. red
