RDP MRP di Biak Terkait Otsus, Hasilkan 33 Rekomendasi Penting  

Lensapapua, Biak – Hasil Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan menerima Otonomi Khusus (Otsus) atau akan tetap melanjutkan Otsus Papua dengan 33 poin catatan penting (Rekomendasi) yang harus diakomodir. Rabu (18/11/2020).

Penyerahan Rekomendasi RDP dilakukan oleh Perwakilan tokoh agama, anggota BPAM Sinode GKI di tanah Papua Wilayah III Biak Numfor Supiori, Pdt. Michael M. Kapisa, M.Si, TEOL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini oleh Bupati Herry Ario Naap dan selanjutnya dari Bupati Biak menyerahkan ke Koordinator Tim RDPW MRP Yuliana Wambrauw.

Hasil RDP ini selanjutnya akan disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Pemerintah Pusat dan DPR RI sebelum melakukan pengesahan revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dimana revisi UU Otsus tahun 2001 saat ini merupakan salah satu Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas bersama dengan beberapa UU lainnya.

Pelaksanaan dan penyerahan hasil RDP yang dilaksanakan di Gedung Wanita Biak ini juga disaksikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Biak Numfor, Anneta Kbarek, Tim RDPW MRP Wilayah Seireri, Kapolres Biak Numfor, Dandim 1708/BN, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor mengatakan bahwa masyarakat adat yang ada di Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan aspirasi rakyat Papua melalui MRP sebagai lembaga kultur dari masyarakat Papua, dengan harapan menjadi tuan di negeri sendiri, dan membangun tanah papua, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Pusat.

Dikatakan bahwa implementasi terhadap UU Otsus memang harus lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat Papua. Bahwa, sejumlah poin-poin yang mempertegas keberpihakan dan kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua perlu menjadi perhatian serius dalam grand desain Otsus selanjutnya.

“Kami ingin pemerataan dan keadilan di atas tanah ini dari Sabang sampai Merauke. Kami ingin pemerataan pembangunan, keadilan dalam pemberdayaan SDM yang ada, sehingga saya berharap titipan pesan aspirasi masyarakat Biak akan dilanjutkan oleh Majelis Rakyat Papua dalam kurang lebih 33 item yang telah disepakati oleh setiap elemen adat, agama, perempuan dan pemuda yang ada di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Bupati Biak.

Disisilain, Salah satu anggota Tim RDPW MRP, Benny Sweny, S.Sos menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Biak Numfor yang telah menginisiasi dan mempelopori RDP yang dilakukan oleh tim dari Kabupaten Biak Numfor dan memberikan ruang serta kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukannya dengan tertip dan lancar. Sehingga dapat merumuskan 33 item dan masukkan yang tentu memberi makna terhadap bagaimana proses perubahan Undang-Undang Otsus ke depan.

“Hal ini sejalan dengan undang-undang otsus pasal 20 ayat 1 huruf C dimana disebutkan bahwa Majelis Rakyat Papua mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyalurkan aspirasi pengaduan dan pendapat dari masyarakat adat, masyarakat perempuan, dan masyarakat Agama, serta masyarakat pada umumnya kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya,” ujarnya.

Dikatakan bawah secara mekanisme internal di Majelis Rakyat Papua akan teruskan kepada pimpinan MRP untuk dibawa dalam proses rapat dengar pendapat umum dan pleno dan kemudian di teruskan kepada DPRP dan selanjutnya kepada DPR dan Pemerintah Pusat.

Diharapkan dengan adanya hasil RDP ini bisa membawa nuansa dan perubahan baru bagi otsus di Papua. Seperti diketahui, implementasi UU Otsus tahun 2001 selama ini belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. “Dimana dari sekian pasal, baru 4(empat) pasal yang telah ditindaklanjuti, salah satunya adalah pembentukkan lembaga MRP sebagai lembaga kultur dan mewajibkan Gubernur dan Wakil Gubernur orang Papua asli.

“Untuk itu kami rasa, Revisi UU Otsus perlu dilakukan dan hasil RDP di Kabupaten Biak Numfor akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti ke DPR RI sebelum dilakukan pengesahan terhadap UU Otsus Jilid II. Kita harus evaluasi secara menyeluruh, impelementasinya perlu dipertegas dan beberapa pasal memang harus ditambah sehingga benar-benar berpihak bagi masyarakat asli Papua,” pungkasnya.

Berikut 33 poin rekomendasi hasi RDP MRP di Biak :

1. Harus ada grand desain tentang Otsus di Papua, sehingga Otsus benar – benar menyentuh masyarakat. (Rekomendasi)

2. Memberi ruang seluas – luasnya kepada pemuda/I putra – putrid Papua dalam berkarya dengan memberikan ide kreatif dan inovatif. (Rekomendasi)

3. Perlindungan terhadap hak – hak masyarakat adat berupa baik darat laut dan udara (pasal 43)

4. Kami minta dalam undang – undang Otonomi Khusus mewajibkan Bupati dan Wakil Bupati harus anak asli papua. (Pasal 29)

5. Dana Otsus yang selama ini 2% dinaikan menjadi 5%. (Pasal 33 – 34 )

6. Sistem transfer dana Otsus langsunng dari Jakarata ke Kabupaten/Kota. Dengan skema dan rumus perhitungan yang jelas dan paten tentang pembagian dana Otsus antar provinsi dan kabupaten dan antar kabupaten. (Pasal 33 – 34)

7. Alokasi Dana Otsus untuk Dewan Adat Papua dan Dewan Adat dimasing – masing Kabupaten Kota. Semua Ketua adat harus mendapat honor dari dana Otonomi Khusus. (Pasal 33 – 34)

8. Dana Keagamaan, Adat, Perempuan dan Pemuda Prosentasenya disebutkan jelas didalam Undang – undang Otsus dengan rincian Komponen Agama sebesar 10% Komponen Adat 10%, Komponen Perempuan 10%, Komponen Pemuda 10% dari Total APBD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua. (Pasal 33 – 34)

9. Undang – undang Otsus harus menetapkan bahwa DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota di Papua 80% adalah Orang Asli Papua. (Pasal 29)

10. Undang – undang Otsus memuat Pembentukan Partai Lokal di Papua serta menetapkan setiap Ketua Partai Politik Umum (Nasional) di Papua adalah Orang Papua. (Pasal 28)

11. Semua Kepala BUMN di Papua adalah Orang Asli Papua. (Pasal 24)

12. Kami minta harus ada Mentri anak Papua. (Pasal 24)

13. Penerimaan Afirmasi menjadi anggota TNI khusu di Matra Laut dan Udara untuk bertugas di Kabupaten Biak Numfor. (Pasal 24)

14. Meminta TNI AU dan TNI AL tidak menguasai hak – hak tanah masyarakat atau mengembalikan tanah adat yang diklaim milik TNI AU dan TNI AL di Biak. (Pasal 43)

15. Menyelesaikan masalah dengan rakyat Papua tidak dengan Kontak Senjata tetapi dengan pendekatan humanis. (Pasal 46)

16. Mengurangi pengiriman pasukan militer ke Papua. (Pasal 46)

17. Membangun universitas terbaik di 5 Wilayah Adat Papua. (Pasal 56)

18. Membangun sekolah di Papua menjadi sekolah terbaik sehingga mendapat SDM yang baik. (Pasal 56)

19. Dalam Revisi Undang – undang Otonomi Khusus kami minta menetapakan untuk membangun Rumah Sakit terbaik sehingga kalo orang Papua Sakit, tidak di rujuk ke Makasar atau Jakarta. (Pasal 59)

20. Mengusulkan untuk adanya alokasi anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita khusus bagi calon ibu dan Ibu – ibu perempuan Papua. (Pasal 59)

21. Dana Otsus untuk kontrak guru dan perawat di semua sekolah dan pendidikan gratis untuk anak – anak Papua. Tidak boleh ada pungutan apapun, baik di sekolah dan di rumah sakit. (Pasal 56)

22. Kami minta jalur Penerbangan Jakarta- Bali- Biak- Hawai- Honolulu- los-Angles yang selama ini di tutup yang membuat Perekonomian Biak Numfor turun darastis, agar Pemerintah Pusat segera membuka kembali rute penerbangan tersebut. (Pasal 35)

Jakarta – Bali –Biak – Hawai – Honolulu – los Angles

Jakarat – Bali – Biak

Biak – Jepang – Cina

23. Kami meminta Pemerintah Pusat mengajak investor atau Perusahaan untuk berinvestasi di Biak, supaya anak – anak Papua mendapat pekerjaan karena banyak pengangguran. ( Rekomendasi)

24. Waktu pelaksanaan Otsus Jilid II dilaksanakan dengan ketentuan :

– Di evaluasi setiap 5 Tahun

– Pada 5 Tahun terakhir adalah Evaluasi terakhir dari pelaksanaan OTSUS secara menyeluruh

25. Penempatan guru – guru kesekolah negeri dan Inpres perlu di prioritaskan pada orang asli Papua.

26. Tunjangan dana Otsus bagi guru – guru SLTP,SD dan TK

27. Eselon II,III & IV 80% adalah Orang Asli Papua dan 20% Non Papua.

28. Pembatasan Mobilisasi imigran dari luar Papua ke Papua ( Biak)

29. Perwakilan Adat Masyarakan di Kursi DPRD Kabuapten /Kota

30. Tenaga Medis dann Tenaga PNS yang telah di latih agar di angkat menjadi PNS

31. Pendirian Fakulsitas Kedokteran Universitas Kedokteran Ottow Geisler Papua di Biak

32. Agar disediakan Pasar khusus Mama – mama Papua di Biak

33. Apabila Usulan Evaluasi yang kami sampaikan dari poin 1 sampai dengan 32 tidak di akomodir dalam Undang – Undamg Otsus Jilid II,maka kami Masyarakat Papua di Biak Numfor akan Terdepan dan Memimpin dalam menyuaraka Evaluasi total terhadap keberadaan Papua dalam Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.