banner 728x250

Penting Adanya Sinkronisasi Dan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

banner 120x600
banner 468x60

IMG_5662

Lensapapua– Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengemukakan perlu adanya sinkronisasi  dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,  demi kesejahteraan rakyat di Papua Barat, katanya pada acara raker dan musrenbang kepala daerah  di wilayah ini yang berlangsung di Sorong, Senin (14/4).

banner 325x300

Berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah banyak dicapai di Papua Barat dimana beberapa saat lalu telah diberikan beberapa penghargaan kepada bupati dan walikota yang telah memberikan alokasi anggaran dari APBD-nya di atas ketentuan, yaitu 10 persen, dan kita ambil yang tertinggi saja salah satunya Pemkab Sorong.

“Memang beberapa waktu lalu, kami telah mengadakan raker kesehatan yang berlangsung di Manado dihadiri para Kepala Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota seluruh wilayah Indonesia timur,” katanya.

Salah satu kesimpulan memang ada banyak kemajuan dan rakyat Papua Barat berhak mendapat derajat kesehatan yang lebih tinggi. Hal itu sudah banyak hal yang telah kami ketahui melalui berbagai informasi yang disampaikan peserta.

“Jadi saya hanya mau mengulas sedikit tentang tenaga kesehatan, penyakit menular, termasuk menyelamatkan ibu dan anak dari kematian,” katanya.

Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan  kesehatan di Papua Barat tidak telalu besar kalau dilihat jumlahnya, dari sekitar Rp 237 miliar tahun 2011 dan menurun sedikit menjadi Rp 234 miliar  dan menurun lagi hingga Rp 259 miliar.

Pada tahun 2014 terjadi penurunan angka secara nasional dimana jaminan kesehatan di dalam BPJS Kesehatan hanya Rp 11,9 triliun. Kita terus berupaya untuk membantu rakyat Papua Barat yang leih sehat.

“Angka kesehatan dan  kurang gizi masih terus kita tingkatkan  dengan cara bagaimana agar rakyat Papua Barat bisa lebih sehat dengan demikian lebih produktif  dan secara otomatis akan semakin menjadi sejahtera,” ujarnya.

Pertama mengenai derajat kesehatan,  sebagaimana seperti yang kita ketahui cukup banyak kekurangan tenaga kesehatan. Seperti kita lihat saja jumlah Puskesmas yang ada di Papua Barat hanya 141 unit  dan dalam persentase kekurangan dokter umum masih sekitar 60 persen di tahun 2013, dokter gigi masih kurang 82 persen.

Terkait dengan kekurangan tersebut baik dokter umum, dokter gigi dan bidan sebanyak 519 orang. Dalam 5 tahun terakhir Pemprov Papua Barat melalui berbagai daerah telah mengirimkan 66 dokter spesialis, yakni 34 dokter untuk konselin dasar penyakit dalam, anak dan kebidanan, penunjang 20 orang. Sedangkan tugas belajar untuk D IV S1 dan S2 sebanyak 20 orang.

Disamping itu telah dikembangkan Poltekes Kemenkes RI di Sorong melalui program studi D IV Kebidanan, dan pada tahun 2014 disediakan formasi tenaga PTT (pegawai tidak tetap) dimana penugasan khusus untuk dokter 10 orang.

Selain itu pemberian beasiswa baru bagi Papua dan Papua Barat untuk program D III sebanyak 120 orang dan 3 orang per kabupaten/kota, D IV dan S1 sebanyak 40 orang yaitu 2 orang per kabupaten kota, urainya.

Bantuan program biaya pendidikan dokter spesialis  dan dokter gigi spesialis, mahasiswa baru dan lanjutan. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya yang dapat kami lakukan, tapi tetap kami meminta dukungan dari para bupati dan walikota, ujar Nafsiah Mboi. (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.