Pengisian Seleksi Jabatan Terbuka Merupakan Hal Yang Baru Di Pemkab Sorong

Wakil Bupati Sorong, Suka \harjono, S.Sos.,M.Si Dok/red
Wakil Bupati Sorong, Suka \harjono, S.Sos.,M.Si Dok/red

Lensapapua, Bupati Sorong, melalui Wakil Bupati Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, mengakui pengisian seleksi secara terbuka di daerah ini merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan harus kita ikuti.Penjelasan orang kedua di Kabupaten Sorong, ketika membuka sosialisasi pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat, Kamis (3/3).“Dengan hal yang baru ini akan menjadi acuan buat kita sekalian. Mungkin juga hal ini kita belum paham semuanya, dengan adanya berbagai peraturan yang harus kita lalui,”  kata Suka Hardjono.Hal ini merupakan bagian upaya dari Reformasi Birokrasi yang dirancang dan dicanangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi Birokrasi di bidang SDM  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)terutama untuk meningkatkan profesionalisme ASN dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan berorientasi untuk mendukung pembangunan nasional.Pencapaian tujuan di dalam Reformasi Birokrasi ditranformasikan dalam grand design Reformasi Birokrasi yang dipertajam, sembilan rencana aksi program di antaranya program sistem promosi secara terbuka.Dijelaskannya, program sistim promosi secara terbuka dilatarbalakangi oleh adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.  Dimana perubahan paradigma tersebut, yaitu jabatan karier, khusus jabatan kompetensi dan implementasi penempatan ASN  dalam suatu jabatan struktural yang dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkat puncat dilakukan melalui suatu berbagai pertimbangan objektif, terutama pendidikan kompetensi, pengalaman, senioritas, diklat, dan lain-lain, urainya.Kondisi ini memberi stigma dalam kalangan birokrasi dan masyarakat prosesnya kurang kompetitif, tidak subjektif yang cenderung tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.“Khususnya ASN jabatan kompetitif yang memberi kesempatan pilihan dalam mengembangkan kariernya, sehingga ASN dituntut untuk  mampu berkompetisi secara sehat melalui sistim secara terbuka dan kompetitif,” pinta Wabup Suka Hardjono.Berikutnya, kebijakan penempatan ASN  dalam jabatan struktural didasarkan pada Rekomendasi Baperjakat (Badan pertimbangan jabatan dan kepangakatan)melalui pertimbangan yang objektif, pendidikan, kompetensi, senioritas, diklat, dan lain-lain.Pada saat ini pengisian kekosongan jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sehingga ASN yang terbaiklah nantinya akan terpilih dalam menduduki jabatan struktural dapat teruji kemampuannya. “Hal ini sangat penting agar kinerja ASN Pemkab Sorong bisa melayani kepentingan publik lebih prima dan bebas KKN,”tegasnya.Lebih lanjut, kata Wabup Sorong, jabatan tinggi pratama mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan jabatan strategis dalam rangka mendukung birokrasi yang progresif dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan serta tugas pembangunan yang diembannya.Kegiatan sosialisasi pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan sehari untuk menyatukan pandangan khususnya instansi terkait di lingkungan instansi pemerintahan semangat Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara, dengan meningkatkan kapasitas kompetensi SDM. Undang-Undang  ASN mengatur secara menyeluruh pengelolaan SDM aparatur yang mengamanatkan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.   Sementara peserta yang mengikuti kegiatan ini, yaitu para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Sorong sebanyak 243 orang, dengan harapan melalui kegiatan sosialisasi pengisian jabatan pimpinan tinggi akan menghasilkan output pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, pinta Suka Hardjono. RIM/red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.