Lensapapua – Bupati Sorong, melalui Kabag Humas Setda Marthen Nebore, S.Sos, M.Si, mengatakan, adanya usulan pihak eksekutif kepada DPRD Kabupaten Sorong dimana untuk tahun 2014 akan dimekarkan sekitar 109 kampung dan 14 distrik, adalah merupakan upaya untuk mempercepat pemerataan akses pelayanan.
Mengingat Kabupaten Sorong wilayah kerjanya sangat luas maka dengan pemekaran kampung dan distrik itu merupakan hal yang wajar agar dapat memperpendek rentang kendali pelayanan, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat segera diatasi dengan baik.
Ketika ditanya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana di setiap desa (kampung) di seluruh Indonesia akan dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp1 miliar, Nebore menjelaskan bahwa regulasi itu tentunya kita di daerah mendukung sepenuhnya.
Bahkan kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah pusat atas regulasi yang telah ditetapkan demi untuk peningkatan akses pelayanan fasilitas umum pada setiap kampung yang ada.
“Kalau hanya berharap dari APBD saja, saya kira belum semuanya terpenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, yang jelas semuanya butuh proses sesuai dengan skala prioritas pembangunan,” katanya, Jumat (20/7).
Hanya besaran alokasi dana itu tidak sertamerta harus langsung diturunkan ke desa, dan setidaknya harus melalui pemerintah daerah yang mengaturnya. Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa tersebut, bisa terkontrol dengan baik.
Jika tidak demikian, maka dari aspek pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi hal seperti ini menjadi bahan perhatian bagi kita di daerah.
“Ya, setidaknya sebelum dana itu digelontorkan, perlu diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga sasaran kegiatannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nebore. (rim/Red)
