Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sorong Belum Berjalan Maksimal

Pemkab Sorong gelar rapat bahas berbagai hal.

Lensapapua–  Upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang yang mudah, murah, transparan dan bebas Pungutan liar mulai dilakukan dengan menetapkan regulasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2006, dan Perpres nomor 98 tahun 2014 yang mengatur tentang pelayanan izin satu pintu.

Namun kenyataannya, program tersebut belum dilaksanakan seutuhnya, oleh karena itu, untuk memaksimalkannya, maka dinas penanaman modal dan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Sorong menggelar rapat kordinasi, Selasa (11/4/2017) di aula kantor Bappeda Kabupaten Sorong.

Asisten II bidang perekonomian dan kesejahteraan Setda Kabupaten Sorong, Nur Said mengatakan, secara aturan telah jelas dan semua pun telah diatur didalam Perda.

Namun untuk merealisasikan perizinan secara terpadu dibutuhkan kordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya pernah mengelola perizinan agar tidak terjadi miskomunikasi antara OPD.

“Saya rasa sudah tidak ada masalah sebenarnya kaitan dengan pemberlakukan perda perizinan satu pintu dan OPD-nya, namun tetap kita perlu saling kordinasi, apalagi berbicara kewenangan apa saja yang harus diserahkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan semua mengikuti aturan yang ditetapkan” terang Nur Said usai memimpin rapat.

Sementara itu, Kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, DR.Salmon Samori. S. Sos. M. Si., mengatakan, rapat kordinasi ini merupakan yang pertama, dan masih akan ada ada kelanjutan, termasuk membahas soal pengajuan peraturan daerah soal pendelegasian kewenangan setiap OPD dilingkungan pemda Kabupaten Sorong, agar semua pelayanan berjalan lancar dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Masih akan ada pertemuan lanjutan, karena hari ini kami membahas seputar kewenangan keluarnya izin, dan akan dibuat juga peraturan daerah yang mengatur soal pendelegasian kewenangan, sehingga tidak terjadi kendala saat memberikan pelayanan kepada masyarakat” jelas Salmon Samori.

Hadirnya dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Sorong merupakan perubahan yang diharapkan semua pihak, karena dengan dinas ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama kalangan pelaku usaha micro dan kecil di kabupaten sorong. (yud/red)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.