Ombudsman : Eksekutif dan Legislatif Harus Kompak

Ass. Bidang pengawasan Ombudsman, Yunus. Kaipman

MANOKWARI — Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yunus Kaipman mengatakan eksekutif dan legislatif dapat menjaga soliditas dan bahu membahu bekerja untuk pembangunan Jakarta dan mensejahterakan warganya.

Yunus menegaskan, persamaan persepsi antara Pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan pemerintahan kunci dari keberhasilan pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya Manokwari sebagai ibukota provinsi.

Menurutnya, sekarang yang harus dikejar adalah bagaimana agar pengelolaan APBD induk bisa meningkatkan perekonomian yang semakin lama semakin menurun sesuai dengan pengamatan dilapangan dan kasat mata masyarakat menilai. Padahal Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa, yang telah dibentuk sebelumnya di awal tahun 2017 memiliki peranan dan tugas sesudah menerima SK harus bekerja dengan maksimal.

” Tanggapan saya sebenarnya fungsi legislatif yang harus dimainkan oleh DPR Provinsi Papua Barat benar – benar dapat mengontrol jalannya roda pemerintahan,”Ujarnya saat diemui diruang kerjanya, selasa (12/9/17).

Dimana bukan saja mengontrol sisi kebijakan yang diterapkan pemimpin daerah melalui visi misi dan program kerjanya, namun disisi lain dapat juga mengontrol setiap aparatur pemerintah yang bekerja yakni setiap SKPD dalam merealisasikan program kerja tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan dan aturan di lapangan.

” Setiap SKPD itu punya program kerja didalamnya terdapat penggunaan dana yang berasal dari APBD maupun APBN, oleh sebab itu baiknya harus diawasi oleh lintas legislatif, sehingga fungsi kontrol ini dapat berjalan maksimal,”Ujarnya

Karena jika kurangnya pengawasan dan kontrol bersama dan tidak kompak dalam memainkam instrumen pembangunan, maka dipastikan pencapaian pendanaan tidak akan maksimal.

“Masing-masing SKPD harus mampu untuk meracik program kegiatan yang sekiranya bisa meningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kampung-kampung ini,” terangnya

Menurutnya program kegiatan yang direncanakan harus terarah, sehingga focus kegiatan bisa jalan optimal. Dibutuhkan sejumlah kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai perekonomian masyarakat yang baik. salah satu tujuannya
adalah mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
efektif, efisien, jujur, terbuka dan
bersih, serta bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme.

Dimana peran Ombudsmen juga
dalam menjalankan perannya adalah bersama mastarakat untuk mengawal peningkatkan
mutu pelayanan negara disegala
bidang agar setiap warga
negara dan penduduk memperoleh
keadilan, rasa aman dan kesejahteraan  yang semakin baik. (ian)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.