Muh Akbar : Adanya Organisasi Terbentuk Jangan Sebatas Proposal.

Muh. Akbar Tawakal saat menghadiri kegiatan pelantikan BMP RI Papua barat.

Papuabarat, Lensapapua.com – Mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan kerjasama setiap element. Baik element organisasi struktural kepemudaan, adat, dan lembaga organisasi lainnya yang memiliki peran dan fungsi kontrol dalam mendorong semakin terjadinya pencapaian kinerja pemerintah.

Drs. Muh. Akbar Tawakal selaku Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Papua Barat mewakili Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan saat menghadiri acara pelantikan pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Papua barat Periode masa bhakti 2018 – 2023 mengatakan, Pemerintahan organisasi adat, agama, perempuan dan kepemudaan agar turut serta melakukan pembangunan di Tanah papua sesuai landasan hukum mulai dari pusat sampai daerah.

Ketua BMP RI Papua barat Sahaji Refideso dan Para Forkompimda.

Hal ini sebagai suatu gagasan dan mendukung konsep berpikir mendorong tercapainya pembangunan di setiap daerah.

“mewujudkan capaian ketentraman dan program Tahun 2019 pengangkatan kursi otonomi khusus bisa terlaksana, itu bukan saja tugas pemerintah. Sehingga regulasi landasan hukum perdasus, sebagai penjabaran dari amanah peraturan UU Otsus itu harus di berlakukan guna menentukan kuota kursi legislatif bukan saja di Papua Barat tapi di Kabupaten / kota juga agar di berlakukan di tanah Papua ini. Namun terwujud hal ini butuh dukungan semua organisasi taktis yang ada. Sehingga jangan jadi organisasi yang di bentuk sebatas proposal, tapi harus punya visi dan program kerja yang nyata,”Ujar Muh. Akbar Tawakal.

Sebab lanjutnya, Pemerintah pun patut dan sangat menghormati satu kesatuan hukum adat sesuai perkembangan masyarakat, merujuk pada kondisi di daerah. Sehingga pengurus BMP periode 2018 – 2023, diharapkan menjadi organisasi yang dapat mendukung pemerintah menciptakan terobosan aktif mendorong dan menciptakan peluang kesejahteraan kepada masyarakat di Papua Barat melalui program produktif.

” Tentunya kedepan jika apa yang terkait apa yang berhubungan dengan persoalan di tengah masyarakat untuk dapat melaporkan agar segera pemerintah menindaklanjuti. Kalau saya berharap jangan bawa proposal, tapi bawalah bank data untuk terkait persoalan masyarakat, untuk bekerja sama dan menyelaraskan langkah bersama instansi teknis. Hal ini sebagai bagian BMP RI turut mengambil langkah kebijakan, mendorong dan mempercepat pembangunan di Papua Barat, bukan sebatas Proposal,”Tukasnya. (ian)

Berita terkait

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.