MKD Minta Polri Awasi Anggota DPR Yang Nakal

img-20161005-wa0005

Lensapapua.com Manokwari,- Bertempat di ruang pertemuan Polda Papua Barat, Selasa (4/10l) sekitar 22 anggota  Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, lakukan kunjungan kerja di Aula kantor Polda Papua barat.

Kapolda Papua Baray Brigjend Pol. Drs. Royke Lumowa saat menerima kunjungan kerja anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI, yang diwakili oleh Anggota komisi III DPR RI fraksi Hanura, jabatan sbgai Wakil Ketua III tim H.Sarifuddin Suding.SH,MH. Sangat mengapresiasi kunjungan tersebut.

Dimana dalam pertemuan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut selain Kapolda Papua barat Drs.Royke Lumowa, didampingi oleh Wakapolda Petrus.Wayne, Kabid Humas Papua Barat Hary Supriono serta jajaran anggota dan sekertaris Dewan Mahkamah Kehormatan DPR RI dan Jajaran kepolisian Polda PB kembali membahas soal tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (disingkat MKD) (adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dahulu Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan Kehormatan. Dimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena : tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang–undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

” Selain beberapa tugas, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan juga berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain,”Ujar Wakil ketua III DpRD H. Sarifuddin Suding kepada Awak media usai pertemuan berlangsung.

Lanjut dia, kunjungan ini juga kita tekankan kepada Jajaran Polri khususnya di wilayah HukumnPolda Papua Barat dalam turut memantau anggota DPR RI yang mungkin saat melakukan kinerja tugas dan tanggung jawabnya ketika menyeleweng dari tgasnya dapat di lakukan pemeriksaan dan di komunikasikan lebih awal kepada MKD.

Hal ini agar pada saat ada anggota DPR yang ketika melakukan pemeriksaan terkait kasus tertentu dapat di periksa pihak kepolisian berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada tingkatan tim penyidik dan pemeriksa.

” Lintas kontrol kerjasama pengawasan antara media, dan Kepolisian dan Kejaksaan di harapkan dapat bersinergi mengontrol tugas dan tanggung jawab tugas para anggta DPR sebagai Wakil rakyat”Tukasnya

Kapolda Papua Barat, Drs.Royke Lumowa juga berharap dari kunker MKD ini dapat menjadi bagian penting agar  supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat bersama perlu diawasi penggunaan dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia.

” Harapan kami dari hal ini dapat menjadi acuan meningkatkan kinerja Polri bersama kemitraan dan lembaga Pemerintah lainnya dapat bekerja sesuai dengan tupoksi dan bersinergi dengan baik,”Paparnya (ian)

 

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.