LP3BH Dorong PBB Segera Tuntaskan Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Papua – Internasional.

Direktur, Pengurus LP3BH

MANOKWARI, lensapapua – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang memfokuskan dirinya pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia serta pemberian bantuan hukum di Tanah Papua.

Hal ini sebagaimana dalam lembaga penegakan Hukum mempertanyakan terkait kasus di balik misteri kematian  Mantan Sekjend PBB DAG HAMARSKJOLD pada tahun 1961, yang diduga di Bunuh di bandar udara Ndola-Kongo-Afrika-dan keterlibatan salah satu kelenbagaan Agen intelijen Amerika dalam menghilangkan Hak Asasi Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan nasib sendiri tahun 1969. Demikian hal ini di ungkapkan Direktur LP3BH Yan Ch. Warinussy, melalui siaran pers lirisnya, diterima redaksi lensapapua.com, Minggu (6/9/2017).

Warinussy mengatakan, sangat menyambut positif artikel dari Tuan Greg Polgrain yang dimuat dalam Koran berbahasa Inggris di Jakarta, the Jakarta Post, Jum’at 4 Agustus 2017 lalu yang memuat tulisan mengenai “kematian” mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Dag Hamarskjold asal Swedia pada tahun 1961 (56 tahun lalu). Dimana dalam hal itu, secara rinci catatan Greg Poulgrain sebenarnya dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul : The Incubuc of Intervention, Conflict Indonesia Strategies  of John.F.Kennedy Anda Allen Dulles. Dimana dijelaskan bahwa “kematian” mantan Sekjen PBB tersebut merupakan rekayasa politik yang melibatkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat yaitu CIA yang saat itu dipimpin oleh Kepalanya bernama Allen Dulles di bawah pemerintahan Presiden John Fitzgerald Kennedy (JFK).

” Dag Hamarskjold dan rombongannya diduga “dibunuh” dengan cara pesawat yang ditumpanginya meledak di atas lapangan terbang Ndola – Kongo – Afrika bersama dengan penyanyi asal Amerika Serikat Jim Reeves dan sepanjang 56 tahun menjadi misteri.
Menurut hasil riset Poulgrain, “pembunuhan” mantan Sekjen PBB tersebut sangat terkait erat dengan proposal/usulannya mengenai solusi atau cara pemecahan atas konflik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai status politik West Papua (Papua Barat) atau Tanah Papua pada tahun 1960-1961 tersebut,”Jelas Warinussy

Lanjut Warinussy menegaskan, di dalam proposalnya tersebut, tulis Poulgrain, Hamarskjold membuat tawaran agar West Papua (Papua Barat) atau Tanah Papua ketika itu (1961) dijadikan daerah protektorat (daerah terlindungi) dari PBB untuk persiapan Penentuan Nasib Sendiri (Rights to Self Determination) atau referendum di bawah pengawasan dan perlindungan penuh PBB.Rupanya proposal Hamarskjold tersebut dipandang akan sangat merugikan kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai pengelolaan lading mineral emas di Erstberg dan Grassberg, Tembagapura-Timika-Papua waktu itu.

Pasca terbunuhnya Hamarskjold, maka propolsanya tersebut tidak dapat diajukan kepada PBB dan muncul proposal dari Amerika Serikat yang “dirumuskan” oleh Allen Dulles dan CIA yang pada akhirnya mendepak Belanda  keluar dari West Papua melalui penandatanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas).
Dalam catatan sejarah terbukti bahwa Act of Free Choice berubah menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang oleh Profesor Peter J.Drooglever (ahli Sejarah Belanda) dalam bukunya yang berjudul : EEN DAAD VAN VRIJE KEUZE, De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen zelbeschikkingsrecht, yang dterbitkan tahun 2005 di Amsterdam-Belanda.

Buku tersebut telah diterjemahkan oleh Penerbit Kanisius – Yogyakarta dengan judul : Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, dimana di dalamnya Prof.Drooglever menulis dan menyebut : …”act of free choice is shame penipuan yang memalukan…”
Bukti kepentingan Amerika Serikat yang sangat besar jelas dimana pada tahun 1965 terjadi upaya “pelengseran” Presiden RI Ir.Soekarno melalui “aksi” G30S PKI dan pada akhirnya tahun 1967 dalam catatan sejarah keterlibatan CIA turut memuluskan jalan bagi Letjen TNI Soeharto naik menjadi Presiden RI kedua.

Selanjutnya pada tahun 1967, terjadi penandatanganan naskah Kontrak Karya Generasi Pertama antara RI dengan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Freeport Mac Moran yang kemudian berkuasa mengelola mineral emas di Tembagapura-Timika, Papua hingga hari ini.
Rupanya eksistensi Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Freeport Mac Moran pada saat itu (1967) sebenarnya secara hukum belum sah, karena status Papua belum menjadi sebuah propinsi otonom pada saat itu, baru disahkan nanti pada tahun 1969 pasca act of free choice yang disebut Pepera dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969.

LP3BH melihat bahwa catatan diatas menjadi fakta sejarah yang semakin terang benderang dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun, termasuk pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat serta PBB. Bagaimanapun keterlibatan ketiga pihak tersebut menjadi urgen untuk dibahas dan dibicarakan sejak sekarang ini demi member kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Papua yang senantiasa menjadi pihak korban pelanggaran hak asasi manusia sepanjang lebih dari 50 tahun menjadi bagian integral dari Republik Indonesia.

“Amanat pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi papua mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi penting dan mendesak untuk dipertimbangkan saat ini,” Tukas Warinussy

Bagaimanapun kepentingan ekonomi kapitalis Amerika Serikat ternyata nyata dan faktual telah ikut menyuburkan tumbuhnya benih-benih pelanggaran HAM yang sistematis dan structural terhadap sanga pemilik negeri ini : Orang Asli Papua (OAP) yang senantiasa menjadi korban. Sementara penyelesaian hukum tidak pernah terjadi dan malah terus meningkat aksi kekerasan dan pembantaian atas masyarakat Papua yang berkesinambungan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) seperti terjadi dalam Kasus Deiyai, 1 Agustus 2017 lalu. (red)

 

Berita terkait

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.