Lensapapua– Bupati Teluk Bintuni, Alfons Manibuy, mengemukakan terkait dengan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam rangka afirmasi di bawah Gubenur Papua Barat perlu adanya suatu sistem formasi khusus CPNS untuk daerah.
“Kita perlu khususkan formasi tersebut untuk anak-anak asli Papua, dan tidak ada lagi orang lain ikut dalam formasi itu,” katanya di Sorong, Senin (14/4).
Sepanjang kita masih ikut dalam formasi nasional maka kita pasti banyak yang kalah. Yang jelasnya akan terjadi masalah bisa timbul, tapi bagaimana caranya kita berjuang dalam rangka otonomi khusus dimana yang berhak yang akan ikut di dalam formasi itu hanyalah anak-anak Papua. Dengan demikian, ia berpikir ada sebuah solusi terbaik untuk ke depan khususnya CPNS.
Masih seputar afirmasi yang menjadi fokus dari pemprov dalam upaya perlindungan pemberdayaan orang Papua dalam konteks jaminan sosial, ujar Manibuy.
Ia meminta supaya hal ini bisa berjalan maka jaminan sosial bagi masyarakat asli Papua dengan menggunakan sistim terpadu dan bukan hanya di tingkat provinsi tapi semuanya harus dipadukan hingga ke semua kabupaten/kota yang ada.
Contohnya, sepeti pelayanan kesehatan dimana harus kita sama-sama duduk untuk sistim rumusan yang terpadu, sehingga ada orang yang butuh operasi dari Teluk Bintuni yang sudah gratis akan pelayanan kesehatannya sama hal dengan daerah lainnya di Papua Barat, jika sampai di provinsi karena juga mereka tidak mampu bayar.
Sementara dari Teluk Bintuni kita memfasiltasi tiketnya dan langsung antar ke bandara, dan setibanya di Manokwari misalnya, maka merka harus dijemput dengan mobil ambulance dan bawa mereka ke rumah sakit dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Jadi, perlu ada sebuah sistim terpadu kita wujudkan melalui sistim jaminan sosial yang menjadi salah satu fokus dari pemprov untuk diwujudkan secara bersama.
Begitu pula jaminan sosial pendidikan. Kita wujudkan secara terpadu supaya semua anak-anak di Papua Barat dan dia mau sekolah dimana saja kita siapkan biaya buat mereka yang khususnya putra asli Papua.
Begitu pula dengan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mereka yang masuk dalam kategori penduduk miskin dengan adanya jaminan sosial maka mereka bisa diakomodir secara baik maka kalau bisa bagus harus dilakukan melalui pelayanan terpadu.
“Jika dibikin dari masing-masing kabupaten/kota sendiri maka akan diperlakukan secara berbeda, nanti rakyat yang bandingkan misalnya di Kabupaten Teluk Bintuni bagus sementara di daerah lain tidak bagus maka kita dengan kita akan berkelahi sendiri atau sebaliknya,” ujar Manibuy. (rim/Red)
